Oleh Nugroho SBM
PADA 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh oleh para buruh Sedunia. HaI tersebut pertama kali ditetapkan oleh Kongres Sosialis Dunia Juli 1889 yang merupakan Konggres para buruh sedunia, di Paris. Tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Buruh untuk mengenang Peristiwa yang dikenal sebagai ”Peristiwa Haymarket” di depan supermarket terkenal di AS waktu itu, yaitu ”Haymarket”.
Dalam peristiwa tersebut sekitar 400,000 orang buruh berdemonstrasi menuntut pe-ngurangan jam kerja menjadi hanya 8 jam sehari. Tindakan represif kemudian dilakukan oleh pemerintah AS lewat angkatan bersenjatanya dengan menembaki para buruh yang berdemonstrasi sehingga ratusan buruh tewas dan beberapa lainnya ditangkap dan dihukum mati.
Keseimbangan Kepentingan
Ada lima masalah yang masih membelit kaum buruh di Indonesia. Pertama mencari keseimbangan kepentingan antara buruh dengan pengusaha, Kepentingan buruh adalah mendapatkan upah yang mencukupi. Sedangkan kepentingan pengusaha adalah mendapatkan keuntungan normal dan terjamin keberlanjutan usahanya.
Kedua kepentingan tersebut seringkali bertabrakan, lebih-lebih pada saat krisis finansial global yang dipicu oleh krisis di AS mulai terasa dampaknya di Indonesia. Organisasi Buruh International (ILO) baru-baru ini memprediksikan ada sekitar 50 Juta buruh di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaannya jika krisis ekonomi dunia tak segera diatasi.
PHK yang dilakukan pengusaha seringkali dipicu oleh tingginya tuntutan upah dan juga ketentuan upah minimum pemerintah yang terlalu tinggi. Pengusaha karena ”dipaksa” membayar upah yang tinggi tersebut akan menurutinya tetapi dengan melakukan PHK di sisi yang lain. Maka solusinya adalah dengan saling memahami satu sama lain antara buruh dan pengusaha.
Buruh perlu memahami situasi keuangan perusahaan. Jika memang perusahaan dalam kesulitan keuangan maka buruh hendaknya memahaminya. Oleh karena itu menjadi tugas serikat-serikat buruh (pekerja) untuk mendidik buruh agar memahami laporan keuangan perusahaan.
Sementara itu, pengusaha juga hendaknya jika memang mampu memberikan upah yang layak. Kalau perlu di atas upah minimum, sebab selama ini ada salah kaprah yang menganggap upah minimum sebagai upah maksimum.
Tetapi jika memang tidak mampu, pengusaha hendaknya secara terbuka memberitahukannya pada buruh. Cara lain agar buruh mau menerima ketidakmampuan perusahaan membayar upah yang layak adalah dengan memberi ”kompensasi” yang lain, misalnya melibatkan buruh dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Dengan pelibatan seperti itu, buruh merasa dihargai sebagai manusia atau kebutuhan akan aktualisasi dirinya terpenuhi. Ini sesuai dengan pendarat pakar manajemen Herbert Maslow bahwa kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan fisik saja tetapi juga kebutuhan nonfisik antara lain kebutuhan untuk dihargai.
Ekonomi Biaya Tinggi
Masalah kedua terkait dengan masalah yang pertama yaitu masih adanya Ekonomi Biaya Tinggi di Indonesia sampai saat ini. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar upah buruh yang pantas salah satunya karena perusahaan harus menanggung berbagai pungutan baik yang liar maupun yang resmi.
Selama ini dalam riset-riset tentang ekonomi korupsi berkembang 2 (dua) teori besar tentang suap atau pungutan liar. Teori pertama yang dikenal dengan ”Hipotesis Uang Pelicin yang Efisien” (Efficient Grease Hypothesis) berpendapat bahwa suap yang diberikan perusahaan jika dihitung dengan nilai uang dan waktu akan jauh lebih efisien jika dibanding perusahaan menaati prosedur sesuai ketentuaan berlaku.
Tetapi banyak ahli yang menentang teori ini dan memperoleh bukti bahwa suap yang diberikan oleh perusahaan tidak mengurangi waktu dan biaya jika perusahaan berhadapan dengan pejabat publik. Bahkan pejabat publik akan menarik suap lebih besar dengan ”memainkan” prosedur formal. Hal demikian berlaku juga di Indonesia.
Maka upaya pemberantasan korupsi secara tegas dengan cara menindak para pelaku (baik pemberi maupun penerima suap) memang perlu terus dilakukan agar ekonomi biaya tinggi bisa terkikis.
Di samping itu; upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dengan otomatisasi pelayanan adiministrasi publik seperti pembayaran pajak on line perlu dilakukan. Dengan otomatisasi tersebut maka kontak antara masyarakat dengan pejabat publik akan makin berkurang sehingga memperkecil peluang untuk korupsi.
Kesenjangan Upah
Masalah ketiga, kesenjangan upah antara pekerja kelas atas atau manajer dengan pekerja kelas bawah. Saat ini diperkirakan upah manajer di perusahaan yang bonafid di Indonesia bisa 50 kali lipat upah buruh, Soal kesenjangan upah ini memang bukan monopoli persoalan Indonesia. Sebagai contoh di AS saat ini gaji seorang eksekutif atau manajer perusahaan 225 kali lipat dari upah buruh.
Kesenjangan upah antara manajer dan buruh ini sebenarnya di luar logika teori ekonomi, Menurut teori upah yang paling banyak digunakan untuk penentuan upah --yaitu upah berdasarkan produktivitas-- maka jika gaji manajer 50 kali lipat upah buruh maka berarti produktivitas manajer 50 kali lipat (untuk Indonesia) atau 225 kali lipat (untuk AS) dibanding produktifitas buruh.
Siapa yang bisa percaya akan logika ini? Maka telah terjadi ”penghisapan” oleh manajer terhadap buruh dengan cara menentukan gaji manajer yang tinggi tetapi memberikan upah yang rendah bagi buruh.
Sebenarnya Organisasi Buruh Internasional (ILO) sudah memberikan aturan bahwa dalam sebuah perusahaan perbandingan antara gaji terendah dan tertinggi tidak boleh lebih dari 1 banding 7. Tetapi tampaknya aturan ILO tersebut jarang diperhatikan.
Sebab mengapa sampai saat ini upah buruh rendah tetapi gaji manajer tinggi; salah satunya adalah banyak perusahaan yang masih menganggap buruh sebagai beban dan pusat biaya (cost center) tetapi bukan sebagai asset.
Dalam perkembangan teori akuntansi sekarang ini banyak yang sudah memandang buruh sebagai asset. Jadi kalau perusahaan mengkursuskan karyawannya maka biaya kursus dibuktikan sebagai tambahan asset karena karyawan yang bertambah ahli dan bukannya di sisi kredit sebagai biaya.
Masalah kelima, adanya kebijakan tidak langsung yang tak mendukung berkembangnya dunia usaha dan dengan demikian juga tak mendukung perbaikan kesejahteraan kaum buruh. Berbagai contoh kebijakan demikian antara lain: pengurangan subsidi BRM; kenaikan tarif dasar listrik; serta kenaikan tarif pajak.
Kebijakan demikian akan menambah beban berat pengusaha dan untuk mengurangi beban tersebut maka buruh akan dikurbankan baik dalam bentuk PHK maupun tidak menaikkan upah buruh. (80)
–– Nugroho SBM, SE, MSP, Staf Pengajar FE Undip Semarang.
Kamis, 07 Mei 2009
Selasa, 21 April 2009
PEMILU DAN PERUBAHAN EKONOMI
* Oleh Nugroho SBM
KONDISI Amerika Serikat (AS) dan Indonesia memang berbeda. Di AS, pemilu di tengah krisis ekonomi dunia yang dipicu oleh krisis telah melahirkan perubahan dalam kepemimpinan dari George Bush ke Barack Obama. Peralihan kepemimpinan tersebut telah melahirkan perubahan yang cukup berarti dalam kebijakan ekonomi.
Kalau George Bush dari Partai Republik lebih banyak pro kepada pasar dan pengusaha yang akhirnya memicu krisis, maka Barack Obama lebih pro kepada masyarakat dan peran pemerintah untuk mengendalikan ekonomi.
Sementara di Indonesia, di tengah dampak krisis ekonomi dunia yang mulai terasa, pemilu legislatif tidak melahirkan pembaharuan yang berarti. Malah Partai Demokrat sebagai partai yang mencalonkan SBY sebagai presiden perolehan suaranya melejit menjadi nomor satu.
Padahal dahulu ketika mencalonkan SBY sebagai presiden pada 2004, Partai Demokrat hanya menduduki urutan ke-7 dalam perolehan suara. Banyak faktor bisa disebut sebagai kunci kemenangan Partai Demokrat, terutama yang berkait dengan bidang ekonomi.
Pertama, banyak kebijakan ekonomi populis (prorakyat) dari SBY yang menarik simpati rakyat yang lahir karena didukung oleh faktor keberuntungan. Contoh yang paling jelas adalah kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan tersebut bisa dilakukan setelah harga minyak di pasar dunia turun cukup drastis sehingga mengurangi beban subsidi BBM di APBN dan dengan demikian harga BBM bisa diturunkan. Kebijakan penurunan harga BBM ini cukup ampuh mendongkrak popularitas SBY dan Partai Demokrat sehingga akhirnya Partai Demokrat bisa menangguk suara terbesar dalam Pemilu Legislatif 2009 yang baru lalu.
Kedua, banyak pihak terutama rakyat kecil yang takut terhadap perubahan. Saya melakukan wawancara kecil dengan rakyat kecil sesaat setelah pencoblosan. Mereka umumnya memilih Partai Demokrat karena jika memilih partai lain takut bantuan langsung tunai (BLT) tidak akan diterima lagi. Menurut mereka, jika yang menang bukan Partai Demokrat maka program BLT akan dihapuskan. Padahal Program BLT sudah ada sejak pemerintahan Megawati.
Ketiga, di samping dari rakyat kecil, ketakutan juga datang dari para guru. Mereka takut jika partai yang menang selain Partai Demokrat maka program sertifikasi dan pemberian tunjangan akan dihentikan.
Keempat, penyebab yang sesungguhnya merupakan ironi dari kemenangan Partai Demokrat adalah karena lawan-lawan SBY dan Partai Demokrat mengecam berbagai program dan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh SBY. Kecaman tersebut justru menimbulkan simpati calon pemilih pada SBY dan Partai Demokrat.
Beberapa contoh kecaman tersebut antara lain kecaman Megawati terhadap kebijakan SBY yang menaikkan harga BBM kemudian setelah beberapa saat menurunkan. Megawati menyebut hal tersebut sebagai mengatur negara seperti bermain ”yo-yo”.
Kecaman Megawati yang lain adalah terhadap kebijakan pemberian BLT yang dianggapnya kurang mendidik dan lebih mendidik misalnya dalam bentuk program padat karya. Meskipun kecaman itu benar tetapi masyarakat awam yang tidak ingin berpikir terlalu rumit menganggap bahwa Megawati menyerang SBY.
Padahal secara sosiologis orang Indonesia akan bersimpati dan membela mereka yang ”teraniaya”. Megawati barangkali lupa ketika naik menjadi presiden juga karena simpati rakyat karena ia dalam posisi ”teraniaya”.
Tak Berubah
Lalu bagaimana kaitannya hasil pemilu legislatif dengan arah kebijakan ekonomi? Arah kebijakan ekonomi akan tetap sama seperti sekarang karena partai yang menang adalah yang mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi yang sekarang. Lalu apa yang salah dengan kebijakan ekonomi yang sekarang? Ada beberapa.
Pertama, kebijakan-kebijakan ekonomi karitatif seperti pemberian BLT untuk penduduk miskin akan terus berlangsung. Kebijakan semacam itu memang perlu dalam kondisi darurat misal: terjadinya kekurangan pangan atau kelaparan hebat. Tetapi dalam jangka panjang kebijakan demikian tidak mengatasi masalah mendasar kemiskinan.
Kebijakan demikian juga tidak mendidik. Kebijakan yang lebih baik, meskipun masih pada tataran karitatif, adalah dengan proyek padat karya. Dengan proyek padat karya, di samping penduduk miskin menerima bantuan uang juga harga dirinya akan lebih terangkat karena uang yang diterima tidak cuma-cuma seperti halnya dalam pemberian BLT.
Kebijakan yang lebih mendasar lagi untuk memerangi kemiskinan mestinya adalah lewat berbagai undang-undang yang memberi peluang bagi masyarakat miskin untuk bisa mengakses berbagai hal agar dia bisa hidup lebih baik. Misalnya: UU tentang penjaminan kredit bagi usaha kecil menengah, dan koperasi.
Selama ini pengusaha kecil tidak punya akses untuk meminjam di bank karena tidak punya agunan. Dengan UU penjaminan terhadap usaha kecil, menengah, dan koperasi maka menjadi tugas pemerintah --misal lewat Badan Penjaminan Kredit Usaha Kecil-- untuk menjamin kredit bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi.
Kecenderungan kedua dalam kebijakan ekonomi yang masih tetap akan bertahan adalah berjalannya sistem ekonomi neoliberal. Ciri sistem ini adalah sangat mendewakan mekanisme pasar sebagai alat untuk memecahkan berbagai persoalan ekonomi serta pelemparan tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah atau negara.
Tentang pendewaan mekanisme pasar dapat kita lihat pada kebijakan pencabutan berbagai subsidi seperti subsidi BBM, subsidi pupuk, dan yang terbaru adalah subsidi bagi pendidikan tinggi dengan dijadikannya universitas-universitas negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Adapun pelemparan tanggung jawab sosial perusahaan kepada negara atau pemerintah tampak pada kasus Lapindo, Newmont, maupun Freeport.
Semestinya intervensi pemerintah terhadap perekonomian tetap diperlukan karena tidak selamanya pasar bisa menyelesaikan masalah.
Tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya sudah diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Hanya dalam pelaksanaan pemerintah perlu tegas dan masalah yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan diperluas. Betapa tidak tegas pemerintah dan betapa kecil lingkup tanggung jawab sosial perusahaan sangat tampak pada kasus kemeluapan lumpur karena kesalahan yang dilakukan pengeboran yang kemudian dialihkan menjadi karena kecelakaan dan karenanya pemerintah yang harus menanggung kesalahan itu.
Arah yang ketiga dari kebijakan ekonomi yang tidak berubah adalah tetap dikembangkannya pasar uang dan pasar modal sementara sektor riil jauh ketinggalan. Hal ini tampak dari ”kemalasan” perbankan untuk menyalurkan kredit dan malah menempatkan dananya di SBI dan spekulasi valuta asing. Mestinya BI bisa lebih mendorong penurunan bunga kredit dan memberi insentif agar bank mau memberikan kredit dengan, misalnya, mengkaitkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan nisbah dana pihak ketiga terhadap pinjaman atau Loan To Deposit Ratio (LDR). Makin tinggi LDR makin kecil GWM-nya.
Namun, harapan masih terbentang jika PDI-P sebagai partai oposisi berkoalisi dengan partai-partai lain yang setujuan, yaitu mereka yang peduli terhadap masalah-masalah kronis ekonomi Indonesia yang tak kunjung terselesaikan seperti telah disebut di tulisan ini. (35)
–– Nugroho SBM SE MSP, staf pengajar Fakultas Ekonomi Undip, tinggal di Semarang
Artikel dimuat di Wacana Suara Merdeka 20 April 2009, bisa diakses juga di
http://suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=60211
KONDISI Amerika Serikat (AS) dan Indonesia memang berbeda. Di AS, pemilu di tengah krisis ekonomi dunia yang dipicu oleh krisis telah melahirkan perubahan dalam kepemimpinan dari George Bush ke Barack Obama. Peralihan kepemimpinan tersebut telah melahirkan perubahan yang cukup berarti dalam kebijakan ekonomi.
Kalau George Bush dari Partai Republik lebih banyak pro kepada pasar dan pengusaha yang akhirnya memicu krisis, maka Barack Obama lebih pro kepada masyarakat dan peran pemerintah untuk mengendalikan ekonomi.
Sementara di Indonesia, di tengah dampak krisis ekonomi dunia yang mulai terasa, pemilu legislatif tidak melahirkan pembaharuan yang berarti. Malah Partai Demokrat sebagai partai yang mencalonkan SBY sebagai presiden perolehan suaranya melejit menjadi nomor satu.
Padahal dahulu ketika mencalonkan SBY sebagai presiden pada 2004, Partai Demokrat hanya menduduki urutan ke-7 dalam perolehan suara. Banyak faktor bisa disebut sebagai kunci kemenangan Partai Demokrat, terutama yang berkait dengan bidang ekonomi.
Pertama, banyak kebijakan ekonomi populis (prorakyat) dari SBY yang menarik simpati rakyat yang lahir karena didukung oleh faktor keberuntungan. Contoh yang paling jelas adalah kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan tersebut bisa dilakukan setelah harga minyak di pasar dunia turun cukup drastis sehingga mengurangi beban subsidi BBM di APBN dan dengan demikian harga BBM bisa diturunkan. Kebijakan penurunan harga BBM ini cukup ampuh mendongkrak popularitas SBY dan Partai Demokrat sehingga akhirnya Partai Demokrat bisa menangguk suara terbesar dalam Pemilu Legislatif 2009 yang baru lalu.
Kedua, banyak pihak terutama rakyat kecil yang takut terhadap perubahan. Saya melakukan wawancara kecil dengan rakyat kecil sesaat setelah pencoblosan. Mereka umumnya memilih Partai Demokrat karena jika memilih partai lain takut bantuan langsung tunai (BLT) tidak akan diterima lagi. Menurut mereka, jika yang menang bukan Partai Demokrat maka program BLT akan dihapuskan. Padahal Program BLT sudah ada sejak pemerintahan Megawati.
Ketiga, di samping dari rakyat kecil, ketakutan juga datang dari para guru. Mereka takut jika partai yang menang selain Partai Demokrat maka program sertifikasi dan pemberian tunjangan akan dihentikan.
Keempat, penyebab yang sesungguhnya merupakan ironi dari kemenangan Partai Demokrat adalah karena lawan-lawan SBY dan Partai Demokrat mengecam berbagai program dan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh SBY. Kecaman tersebut justru menimbulkan simpati calon pemilih pada SBY dan Partai Demokrat.
Beberapa contoh kecaman tersebut antara lain kecaman Megawati terhadap kebijakan SBY yang menaikkan harga BBM kemudian setelah beberapa saat menurunkan. Megawati menyebut hal tersebut sebagai mengatur negara seperti bermain ”yo-yo”.
Kecaman Megawati yang lain adalah terhadap kebijakan pemberian BLT yang dianggapnya kurang mendidik dan lebih mendidik misalnya dalam bentuk program padat karya. Meskipun kecaman itu benar tetapi masyarakat awam yang tidak ingin berpikir terlalu rumit menganggap bahwa Megawati menyerang SBY.
Padahal secara sosiologis orang Indonesia akan bersimpati dan membela mereka yang ”teraniaya”. Megawati barangkali lupa ketika naik menjadi presiden juga karena simpati rakyat karena ia dalam posisi ”teraniaya”.
Tak Berubah
Lalu bagaimana kaitannya hasil pemilu legislatif dengan arah kebijakan ekonomi? Arah kebijakan ekonomi akan tetap sama seperti sekarang karena partai yang menang adalah yang mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi yang sekarang. Lalu apa yang salah dengan kebijakan ekonomi yang sekarang? Ada beberapa.
Pertama, kebijakan-kebijakan ekonomi karitatif seperti pemberian BLT untuk penduduk miskin akan terus berlangsung. Kebijakan semacam itu memang perlu dalam kondisi darurat misal: terjadinya kekurangan pangan atau kelaparan hebat. Tetapi dalam jangka panjang kebijakan demikian tidak mengatasi masalah mendasar kemiskinan.
Kebijakan demikian juga tidak mendidik. Kebijakan yang lebih baik, meskipun masih pada tataran karitatif, adalah dengan proyek padat karya. Dengan proyek padat karya, di samping penduduk miskin menerima bantuan uang juga harga dirinya akan lebih terangkat karena uang yang diterima tidak cuma-cuma seperti halnya dalam pemberian BLT.
Kebijakan yang lebih mendasar lagi untuk memerangi kemiskinan mestinya adalah lewat berbagai undang-undang yang memberi peluang bagi masyarakat miskin untuk bisa mengakses berbagai hal agar dia bisa hidup lebih baik. Misalnya: UU tentang penjaminan kredit bagi usaha kecil menengah, dan koperasi.
Selama ini pengusaha kecil tidak punya akses untuk meminjam di bank karena tidak punya agunan. Dengan UU penjaminan terhadap usaha kecil, menengah, dan koperasi maka menjadi tugas pemerintah --misal lewat Badan Penjaminan Kredit Usaha Kecil-- untuk menjamin kredit bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi.
Kecenderungan kedua dalam kebijakan ekonomi yang masih tetap akan bertahan adalah berjalannya sistem ekonomi neoliberal. Ciri sistem ini adalah sangat mendewakan mekanisme pasar sebagai alat untuk memecahkan berbagai persoalan ekonomi serta pelemparan tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah atau negara.
Tentang pendewaan mekanisme pasar dapat kita lihat pada kebijakan pencabutan berbagai subsidi seperti subsidi BBM, subsidi pupuk, dan yang terbaru adalah subsidi bagi pendidikan tinggi dengan dijadikannya universitas-universitas negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Adapun pelemparan tanggung jawab sosial perusahaan kepada negara atau pemerintah tampak pada kasus Lapindo, Newmont, maupun Freeport.
Semestinya intervensi pemerintah terhadap perekonomian tetap diperlukan karena tidak selamanya pasar bisa menyelesaikan masalah.
Tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya sudah diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Hanya dalam pelaksanaan pemerintah perlu tegas dan masalah yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan diperluas. Betapa tidak tegas pemerintah dan betapa kecil lingkup tanggung jawab sosial perusahaan sangat tampak pada kasus kemeluapan lumpur karena kesalahan yang dilakukan pengeboran yang kemudian dialihkan menjadi karena kecelakaan dan karenanya pemerintah yang harus menanggung kesalahan itu.
Arah yang ketiga dari kebijakan ekonomi yang tidak berubah adalah tetap dikembangkannya pasar uang dan pasar modal sementara sektor riil jauh ketinggalan. Hal ini tampak dari ”kemalasan” perbankan untuk menyalurkan kredit dan malah menempatkan dananya di SBI dan spekulasi valuta asing. Mestinya BI bisa lebih mendorong penurunan bunga kredit dan memberi insentif agar bank mau memberikan kredit dengan, misalnya, mengkaitkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan nisbah dana pihak ketiga terhadap pinjaman atau Loan To Deposit Ratio (LDR). Makin tinggi LDR makin kecil GWM-nya.
Namun, harapan masih terbentang jika PDI-P sebagai partai oposisi berkoalisi dengan partai-partai lain yang setujuan, yaitu mereka yang peduli terhadap masalah-masalah kronis ekonomi Indonesia yang tak kunjung terselesaikan seperti telah disebut di tulisan ini. (35)
–– Nugroho SBM SE MSP, staf pengajar Fakultas Ekonomi Undip, tinggal di Semarang
Artikel dimuat di Wacana Suara Merdeka 20 April 2009, bisa diakses juga di
http://suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=60211
Senin, 13 April 2009
KEMUNDURAN ILMU PENGETAHUAN DAN UNIVERSITAS DI INDONESIA
Oleh: Nugroho SBM
Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Saratri Wilonoyudho dalam tulisannya di rubrik wacana Suara Merdeka berjudul “ Perguruan Tinggi dan Orang Tuli” (Suara Merdeka , 14 Maret 2009). Dalam tulisannya tersebut ia mengemukakan beberapa kritik pedas soal perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada umumnya dan universitas pada khususnya. Tulisan ini hanya bermaksud mempertegas tulisan Saratri Wilonoyudho tersebut dengan menambahkan dan mengemukakan beberapa contoh kongkrit.
Pertama, Saratri mengkritik bahwa sekarang ini ilmu pengetahuan di Indonesia makin “egois”, dalam arti tidak mau “bertegur sapa” atau bekerjasama dengan ilmu yang lain. Ilmu makin spesialistik. Padahal persoalan di masyarakat makin kompleks sehingga menuntut pemecahan yang makin komprehensif. Pemecahan komprehensif tersebut hanya bisa dicapai kalau berbagai disiplin ilmu saling bekerjasama. Berbagai contoh persoalan kompleks yang dihadapi masyarakat Indonesia itu misalnya adalah krisis ekonomi yang kemudian menjadi krisis multidimensi yang sampai sekarang belum juga berlalu sepenuhnya. Mestinya butuh kerjasama antar disiplin ilmu. Tidak hanya tugas ilmu ekonomi saja untuk menyelesaikannya tetapi ilmu-ilmu yang lain seperti psikologi, sosiologi, antrophologi, dan lain-lain.
Contoh persoalan kompleks di masyarakat yang menuntut kerjasama antar disiplin ilmu adalah masalah lingkungan hidup seperti banjir yang sekarang ini makin sering dialami masyarakat dan juga wilayahnya makin meluas. Untuk mengatasi masalah banjir tidak hanya tugas ilmu planologi (perencanaan kota) saja, melainkan juga ilmu-ilmu yang lain seperti teknik sipil, teknik arsitektur, sosiologi dan antrophologi (karena terkait dengan perilaku masyarakat), dan bahkan ilmu ekonomi (karena sering daerah konservasi diubah menjadi daerah industri atau perumahan dengan motif ekonomi). Dan masih banyak contoh yang lain.
Namun, dalam perkembangannya – seperti ditulis oleh Saratri – ilmu pengetahuan di Indonesia justru makin “egois” dan spesialistik. Menurut Saratri, jangankan dengan ilmu lain rumpun, misal antara ilmu sosial dengan ilmu pasti. Dalam satu rumpunpun, misalnya sama-sama ilmu sosial, jarang ada dialog atau tegur sapa.
Saya sendiri punya pengalaman di program Magister Manajemen (MM) Undip. Kebetulan saya mengampu mata kuliah “Analisis Lingkungan Bisnis” di program MM Undip. Mata kuliah ini memang berbasis pada mata kuliah ilmu ekonomi makro yang berasal dari jurusan saya yaitu jurusan ilmu ekonomi dan studi Pembangunan (IESP) atau kalau dulu disebut sebagai ilmu ekonomi umum. Sebagaimana diketahui ada 3 jurusan di Fakultas Ekonomi yaitu jurusan manajemen, jurusan akuntansi, dan jurusan IESP. Keberadaan mata kuliah “Analisis Lingkungan Bisnis” sebenarnya bisa dipandang sebagai “dialog” – atau “tegur sapa” menurut istilah Saratri – antara jurusan manajemen dengan jurusan IESP.
Adapun tujuan diberikannya mata kuliah “Analisis Lingkungan Bisnis” adalah memberi bekal kepada mahasiswa MM tentang pentingnya lingkungan bisnis yang sifatnya makro sehingga mereka tidak hanya terkungkung pada masalah-masalah manajemen dalam lingkup perusahaan saja seperti manajemen sumberdaya manusia, manajemen operasi, manajemen keuangan, dan lain-lain. Pengalaman krisis ekonomi 1997 dan juga 2008 membuktikan betapa fenomena ekonomi makro berupa krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa punya dampak besar terhadap manajemen perusahaan yaitu pada manajemen keuangan (karena utang Luar Negeri perusahaan menjadi makin besar), manajemen pemasaran (karena daya beli masyarakat merosot akibat krisis sehingga perusahaan harus melakukan segmentasi ulang pasarnya), maupun manajemen sumberdaya manusia (karena perusahaan terpaksa harus melakukan efisiensi di bidang kepegawaian). Ada pendapat bahwa jika perusahaan peka terhadap indikator ekonomi makro sebelum krisis 1997 maka perusahaan bisa melakukan “Hedging” (lindung nilai tukar) sehingga beban utang Luar Negeri tidak bertambah berat akibat depresiasi rupiah terhadap dolar AS waktu itu.
Contoh fenomena ekonomi makro lain yang mempengaruhi dunia usaha adalah inflasi. Jika terjadi inflasi maka hal tersebut akan mempengaruhi manajemen operasi (misalnya perusahaan harus memilih metode persediaan yang tepat supaya tidak mengalami kerugian), manajemen sumberdaya manusia (karena perusahaan harus menyesuaikan upah karyawannya), dan aspek manajemen yang lain.
Namun, dalam kurikulum program MM yang baru (mulai tahun 2009), ternyata mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis tersebut dihapus. Mata-mata kuliah dalam program MM makin spesialistik dan teknis melulu soal manajemen dalam perusahaan. Ini merupakan salah satu bukti kecil seperti yang ditulis oleh Saratri bahwa ilmu di Indonesia makin “Egois”.
Menara Gading
Kritik kedua yang dilontarkan Saratri secara implisit adalah universitas dan ilmu pengetahuan sudah tidak bisa lagi memecahkan masalah kongkrit di masyarakat. Ia mengatakan dalam salah satu bagian tulisannya “... Ironisnya permasalahan banjir, kemacetan lalu lintas, sampah, lingkungan yang memburuk, dan seterusnya justru terjadi di kota-kota besar ketika di dalamnya banyak bertebaran para doktor lulusan luar negeri atau profesor yang dianggap ahli dalam bidangnya masing-masing ...”. Saya setuju dan melihat fenomena yang sama.
Sebenarnya peringatan berbagai pihak atas sterilnya perkembangan ilmu terhadap fenomena masyarakat sudah cukup lama. Dulu ada istilah bahwa universitas telah menjadi menara gading, yang meskipun indah dan mahal tetapi tidak ada gunanya bagi masyarakat. Demikian pula halnya saat ini. Benar kata Saratri bahwa banyak penelitian di universitas yang dibiayai oleh Dirjen Dikti sekalipun hanya menghasilkan model kuantitatif yang canggih tetapi tidak menjawab persoalan nyata di masyarakat. Sementara itu, para dosen atau pengajar yang sering melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah seperti departemen dan pemerintah kabupaten/kota sering “diejek” sebagai peneliti “kelas dua”. Padahal penelitian kerjasama tersebut lebih praktis dan menjawab permasalahan nyata dalam masyarakat dan sering diimplementasikan lewat berbagai kebijakan.
Daya Saing Individu
Pada akhir tulisannya, Saratri memperingatkan bahwa sekarang ini globalisasi sudah memasuki gelombang III. Pada globalisasi gelombang III ini persaingan tidak lagi antar negara tetapi sudah antar individu sehingga dibutuhkan individu yang tangguh, brilyan, dan tahan uji menghadapi persaingan demikian. Dalam tulisannya, Saratri memang tidak mengemukakan kritik terhadap apakah universitas kita mampu menghasilkan individu yang demikian, tetapi secara implisit barangkali ia bermaksud demikian.
Bila saya mengamati kecenderungan dalam penerimaan mahasiswa baru di berbagai universitas – akhir-akhir ini – maka ada semacam kekhawatiran dalam diri saya apakah proses seleksi yang demikian menjamin input yang baik sehingga output yang dihasilkannyapun baik. Kecenderungan itu adalah dibukanya berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru yang orientasinya mendapatkan dana sebanyak-banyaknya dari calon mahasiswa baru tersebut. Hal ini dilakukan lebih-lebih setelah disahkannya UU tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) untuk Perguruan Tinggi Negeri. Sementara itu, jatah bagi penerimaan mahasiswa baru dari jalur persaingan murni lewat tes porsinya makin kecil. Meskipun proses belajar mengajar juga penting untuk menghasilkan output (sarjana) yang baik, tetapi input yang dihasilkan dengan cara demikian kurang mendukung dihasilkannya ouput yang baik yang mampu bersaing pada globalisasi gelombang III ini.
(Nugroho SBM, SE, MSP, Staf Pengajar FE Undip Semarang)
Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Saratri Wilonoyudho dalam tulisannya di rubrik wacana Suara Merdeka berjudul “ Perguruan Tinggi dan Orang Tuli” (Suara Merdeka , 14 Maret 2009). Dalam tulisannya tersebut ia mengemukakan beberapa kritik pedas soal perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada umumnya dan universitas pada khususnya. Tulisan ini hanya bermaksud mempertegas tulisan Saratri Wilonoyudho tersebut dengan menambahkan dan mengemukakan beberapa contoh kongkrit.
Pertama, Saratri mengkritik bahwa sekarang ini ilmu pengetahuan di Indonesia makin “egois”, dalam arti tidak mau “bertegur sapa” atau bekerjasama dengan ilmu yang lain. Ilmu makin spesialistik. Padahal persoalan di masyarakat makin kompleks sehingga menuntut pemecahan yang makin komprehensif. Pemecahan komprehensif tersebut hanya bisa dicapai kalau berbagai disiplin ilmu saling bekerjasama. Berbagai contoh persoalan kompleks yang dihadapi masyarakat Indonesia itu misalnya adalah krisis ekonomi yang kemudian menjadi krisis multidimensi yang sampai sekarang belum juga berlalu sepenuhnya. Mestinya butuh kerjasama antar disiplin ilmu. Tidak hanya tugas ilmu ekonomi saja untuk menyelesaikannya tetapi ilmu-ilmu yang lain seperti psikologi, sosiologi, antrophologi, dan lain-lain.
Contoh persoalan kompleks di masyarakat yang menuntut kerjasama antar disiplin ilmu adalah masalah lingkungan hidup seperti banjir yang sekarang ini makin sering dialami masyarakat dan juga wilayahnya makin meluas. Untuk mengatasi masalah banjir tidak hanya tugas ilmu planologi (perencanaan kota) saja, melainkan juga ilmu-ilmu yang lain seperti teknik sipil, teknik arsitektur, sosiologi dan antrophologi (karena terkait dengan perilaku masyarakat), dan bahkan ilmu ekonomi (karena sering daerah konservasi diubah menjadi daerah industri atau perumahan dengan motif ekonomi). Dan masih banyak contoh yang lain.
Namun, dalam perkembangannya – seperti ditulis oleh Saratri – ilmu pengetahuan di Indonesia justru makin “egois” dan spesialistik. Menurut Saratri, jangankan dengan ilmu lain rumpun, misal antara ilmu sosial dengan ilmu pasti. Dalam satu rumpunpun, misalnya sama-sama ilmu sosial, jarang ada dialog atau tegur sapa.
Saya sendiri punya pengalaman di program Magister Manajemen (MM) Undip. Kebetulan saya mengampu mata kuliah “Analisis Lingkungan Bisnis” di program MM Undip. Mata kuliah ini memang berbasis pada mata kuliah ilmu ekonomi makro yang berasal dari jurusan saya yaitu jurusan ilmu ekonomi dan studi Pembangunan (IESP) atau kalau dulu disebut sebagai ilmu ekonomi umum. Sebagaimana diketahui ada 3 jurusan di Fakultas Ekonomi yaitu jurusan manajemen, jurusan akuntansi, dan jurusan IESP. Keberadaan mata kuliah “Analisis Lingkungan Bisnis” sebenarnya bisa dipandang sebagai “dialog” – atau “tegur sapa” menurut istilah Saratri – antara jurusan manajemen dengan jurusan IESP.
Adapun tujuan diberikannya mata kuliah “Analisis Lingkungan Bisnis” adalah memberi bekal kepada mahasiswa MM tentang pentingnya lingkungan bisnis yang sifatnya makro sehingga mereka tidak hanya terkungkung pada masalah-masalah manajemen dalam lingkup perusahaan saja seperti manajemen sumberdaya manusia, manajemen operasi, manajemen keuangan, dan lain-lain. Pengalaman krisis ekonomi 1997 dan juga 2008 membuktikan betapa fenomena ekonomi makro berupa krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa punya dampak besar terhadap manajemen perusahaan yaitu pada manajemen keuangan (karena utang Luar Negeri perusahaan menjadi makin besar), manajemen pemasaran (karena daya beli masyarakat merosot akibat krisis sehingga perusahaan harus melakukan segmentasi ulang pasarnya), maupun manajemen sumberdaya manusia (karena perusahaan terpaksa harus melakukan efisiensi di bidang kepegawaian). Ada pendapat bahwa jika perusahaan peka terhadap indikator ekonomi makro sebelum krisis 1997 maka perusahaan bisa melakukan “Hedging” (lindung nilai tukar) sehingga beban utang Luar Negeri tidak bertambah berat akibat depresiasi rupiah terhadap dolar AS waktu itu.
Contoh fenomena ekonomi makro lain yang mempengaruhi dunia usaha adalah inflasi. Jika terjadi inflasi maka hal tersebut akan mempengaruhi manajemen operasi (misalnya perusahaan harus memilih metode persediaan yang tepat supaya tidak mengalami kerugian), manajemen sumberdaya manusia (karena perusahaan harus menyesuaikan upah karyawannya), dan aspek manajemen yang lain.
Namun, dalam kurikulum program MM yang baru (mulai tahun 2009), ternyata mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis tersebut dihapus. Mata-mata kuliah dalam program MM makin spesialistik dan teknis melulu soal manajemen dalam perusahaan. Ini merupakan salah satu bukti kecil seperti yang ditulis oleh Saratri bahwa ilmu di Indonesia makin “Egois”.
Menara Gading
Kritik kedua yang dilontarkan Saratri secara implisit adalah universitas dan ilmu pengetahuan sudah tidak bisa lagi memecahkan masalah kongkrit di masyarakat. Ia mengatakan dalam salah satu bagian tulisannya “... Ironisnya permasalahan banjir, kemacetan lalu lintas, sampah, lingkungan yang memburuk, dan seterusnya justru terjadi di kota-kota besar ketika di dalamnya banyak bertebaran para doktor lulusan luar negeri atau profesor yang dianggap ahli dalam bidangnya masing-masing ...”. Saya setuju dan melihat fenomena yang sama.
Sebenarnya peringatan berbagai pihak atas sterilnya perkembangan ilmu terhadap fenomena masyarakat sudah cukup lama. Dulu ada istilah bahwa universitas telah menjadi menara gading, yang meskipun indah dan mahal tetapi tidak ada gunanya bagi masyarakat. Demikian pula halnya saat ini. Benar kata Saratri bahwa banyak penelitian di universitas yang dibiayai oleh Dirjen Dikti sekalipun hanya menghasilkan model kuantitatif yang canggih tetapi tidak menjawab persoalan nyata di masyarakat. Sementara itu, para dosen atau pengajar yang sering melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah seperti departemen dan pemerintah kabupaten/kota sering “diejek” sebagai peneliti “kelas dua”. Padahal penelitian kerjasama tersebut lebih praktis dan menjawab permasalahan nyata dalam masyarakat dan sering diimplementasikan lewat berbagai kebijakan.
Daya Saing Individu
Pada akhir tulisannya, Saratri memperingatkan bahwa sekarang ini globalisasi sudah memasuki gelombang III. Pada globalisasi gelombang III ini persaingan tidak lagi antar negara tetapi sudah antar individu sehingga dibutuhkan individu yang tangguh, brilyan, dan tahan uji menghadapi persaingan demikian. Dalam tulisannya, Saratri memang tidak mengemukakan kritik terhadap apakah universitas kita mampu menghasilkan individu yang demikian, tetapi secara implisit barangkali ia bermaksud demikian.
Bila saya mengamati kecenderungan dalam penerimaan mahasiswa baru di berbagai universitas – akhir-akhir ini – maka ada semacam kekhawatiran dalam diri saya apakah proses seleksi yang demikian menjamin input yang baik sehingga output yang dihasilkannyapun baik. Kecenderungan itu adalah dibukanya berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru yang orientasinya mendapatkan dana sebanyak-banyaknya dari calon mahasiswa baru tersebut. Hal ini dilakukan lebih-lebih setelah disahkannya UU tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) untuk Perguruan Tinggi Negeri. Sementara itu, jatah bagi penerimaan mahasiswa baru dari jalur persaingan murni lewat tes porsinya makin kecil. Meskipun proses belajar mengajar juga penting untuk menghasilkan output (sarjana) yang baik, tetapi input yang dihasilkan dengan cara demikian kurang mendukung dihasilkannya ouput yang baik yang mampu bersaing pada globalisasi gelombang III ini.
(Nugroho SBM, SE, MSP, Staf Pengajar FE Undip Semarang)
Selasa, 24 Maret 2009
Komentar di media massa
Rabu, 11 Maret 2009 | 14:18 WIB
Ekonom: Perbankan Sulit Turunkan Bunga Kredit
Ekonom Universitas Diponegoro Semarang, Nugroho SBM mengatakan, perbankan nasional sulit menurunkan bunga kredit pada tahun 2009 karena risiko usaha sepanjang tahun ini diperkirakan masih tinggi.
"Selama risiko usaha masih tinggi, maka penurunan BI (Bank Indonesia) `rate` dan inflasi yang rendah sulit bisa menekan penurunan bunga pinjaman," katanya ketika dihubungi di Semarang, Rabu.
Menurut dia, dalam mematok bunga pinjaman, perbankan setidaknya dipengaruhi tiga komponen utama, yakni inflasi, suku bunga tabungan termasuk Sertifikat Bank Indonesia (BI rate), dan risiko usaha.
Bunga tabungan/deposito, katanya, saat ini memang relatif rendah, hanya 3-5 persen dan SBI juga dipatok 7,75 persen, namun karena dunia usaha masih terkena imbas krisis global maka perbankan memilih jalan aman, yakni mengerem pengucuran kredit untuk mengurangi risiko kredit macet.
Bahkan untuk industri berorientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan mebel, menurut dia, perbankan sementara waktu menghentikan kucuran kredit karena permintaan komoditas tersebut di pasar global anjlok bersamaan dengan melemahnya daya beli konsumen global.
Nugroho menambahkan, perbankan sulit menurunkan bunga kredit juga disebabkan ketidakmampuannya meningkatkan efisiensi sehingga selisih antara bunga tabungan dengan pinjaman sangat lebar, bisa lebih dari 10 persen.
Saat ini bunga tabungan/deposito hanya 3-5 persen, sementara bunga pinjaman antara 14-18 persen/tahun.
"Selisih bunga yang lebar ini menunjukkan perbankan gagal menerapkan efisiensi. Perbankan masih terus dibebani biaya `overhead` tinggi, seperti sewa dan bangun gedung atau rasio pegawai dengan beban kerja yang belum rasional," katanya.
Nugroho mengatakan, usaha mikro dan kecil tetap memiliki peluang hidup dan berkembang di saat krisis seperti sekarang ini karena produk yang dihasilkan lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau.
Usaha mikro dan kecil juga lebih lentur dalam menghadapi krisis, misalnya dengan mengubah ukuran lebih kecil atau menciptakan varian baru untuk mendekatkan dengan daya beli konsumen.
Ia menambahkan, belanja pemerintah dan puluhan ribu politikus untuk keperluan Pemilu 2009 akan menjadi pendorong penting untuk menggerakkan perekonomia nasional, sebab belanja barang dan jasa ini terdistribusi ke daerah-daerah.
"Uang yang mengalir ke daerah akan berputar di daerah itu sehingga ada `multiplier effect` (efek berantai, red.) bagi masyarakat setempat," demikian Nugroho SBM.
(Ns/NS/ant)
Ekonom: Perbankan Sulit Turunkan Bunga Kredit
Ekonom Universitas Diponegoro Semarang, Nugroho SBM mengatakan, perbankan nasional sulit menurunkan bunga kredit pada tahun 2009 karena risiko usaha sepanjang tahun ini diperkirakan masih tinggi.
"Selama risiko usaha masih tinggi, maka penurunan BI (Bank Indonesia) `rate` dan inflasi yang rendah sulit bisa menekan penurunan bunga pinjaman," katanya ketika dihubungi di Semarang, Rabu.
Menurut dia, dalam mematok bunga pinjaman, perbankan setidaknya dipengaruhi tiga komponen utama, yakni inflasi, suku bunga tabungan termasuk Sertifikat Bank Indonesia (BI rate), dan risiko usaha.
Bunga tabungan/deposito, katanya, saat ini memang relatif rendah, hanya 3-5 persen dan SBI juga dipatok 7,75 persen, namun karena dunia usaha masih terkena imbas krisis global maka perbankan memilih jalan aman, yakni mengerem pengucuran kredit untuk mengurangi risiko kredit macet.
Bahkan untuk industri berorientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan mebel, menurut dia, perbankan sementara waktu menghentikan kucuran kredit karena permintaan komoditas tersebut di pasar global anjlok bersamaan dengan melemahnya daya beli konsumen global.
Nugroho menambahkan, perbankan sulit menurunkan bunga kredit juga disebabkan ketidakmampuannya meningkatkan efisiensi sehingga selisih antara bunga tabungan dengan pinjaman sangat lebar, bisa lebih dari 10 persen.
Saat ini bunga tabungan/deposito hanya 3-5 persen, sementara bunga pinjaman antara 14-18 persen/tahun.
"Selisih bunga yang lebar ini menunjukkan perbankan gagal menerapkan efisiensi. Perbankan masih terus dibebani biaya `overhead` tinggi, seperti sewa dan bangun gedung atau rasio pegawai dengan beban kerja yang belum rasional," katanya.
Nugroho mengatakan, usaha mikro dan kecil tetap memiliki peluang hidup dan berkembang di saat krisis seperti sekarang ini karena produk yang dihasilkan lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau.
Usaha mikro dan kecil juga lebih lentur dalam menghadapi krisis, misalnya dengan mengubah ukuran lebih kecil atau menciptakan varian baru untuk mendekatkan dengan daya beli konsumen.
Ia menambahkan, belanja pemerintah dan puluhan ribu politikus untuk keperluan Pemilu 2009 akan menjadi pendorong penting untuk menggerakkan perekonomia nasional, sebab belanja barang dan jasa ini terdistribusi ke daerah-daerah.
"Uang yang mengalir ke daerah akan berputar di daerah itu sehingga ada `multiplier effect` (efek berantai, red.) bagi masyarakat setempat," demikian Nugroho SBM.
(Ns/NS/ant)
Minggu, 15 Maret 2009
Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Semarang
Banjir di Kota Semarang sudah mulai datang lagi. Tetapi masyarakat tampaknya hanya pasrah menunggu tindakan dari pemerintah Semarang Di sinilah kelirunya. Mestinya masyarakat bisa lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi banjir di Sikap pasif masyarakat tersebut karena selama Orde Baru masyarakat terlalu dibiasakan untuk menerima pola pembangunan yang dituntun dari atas (atau top-down). Masyarakat tinggal menerima apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri bertindak seolah-olah sebagai "bapak" bagi rakyatnya sehingga berlakulah pepatah "Bapak Tahu yang Terbaik" (
Tetapi pola pembangunan demikian menimbulkan beberapa masalah: pertama, masyarakat menjadi pasif; Kedua, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah relatif besar (yang jaman Orde Baru tidak menjadi masalah karena masih sebagai pengekspor minyak yang besar dan utang luar negeri masih gampang dicari); dan ketiga, banyak program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sikap pasif masyarakat dalam pembangunan khususnya dan dalam penanggulangan serta pencegahan banjir dengan segala dampak tidak baiknya tentu harus segera diakhiri. Masyarakat harus mulai punya inisiatif dan lebih mandiri dalam pembangunan dan dalam hal pencegahan serta penanggulangan dampak banjir. Hal tersebut akan mempunyai dampak positif baik bagi masyarakat sendiri maupun bagi Pemerintah. Bagi masyarakat, sikap kemandirian akan lebih menumbuhkan kepercayaan diri dan sekaligus berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak banjir akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi pemerintah kemandirian masyarakat tersebut bisa mengurangi biaya yang harus disediakan oleh pemerintah.
Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dampak banjir di Kota Semarang khususnya bisa dalam beberapa bentuk. Pertama, dalam hal pencegahan banjir dalam jangka panjang masyarakat bisa menanam pohon di setiap jengkal tanah yang kosong. Tentu harus disertai juga dengan upaya untuk melesstarikannya. Penanaman pohon ini akan berguna untuk menyerap air dan sekaligus untuk mengurangi hawa panas. Sebagaimana diketahui banjir yang terjadi di Kota Semarang terjadi tidak hanya karena topografi di bagian bawah yang lebih rendah dari ketinggian laut tetapi juga karena rob akibat pemanasan global. Maka penanaman pohon bisa mengurangi pemanasan tersebut.edua, hal yang tak kalah penting untuk mencegah banjir adalah dengan membuang sampah secara benar. baiknya upaya-upaya untuk pemanfaatan sampah organik dandaur ulang sampah anorganik dilakukan. Di beberapa Kota besar lain dan di sebagian wilayah Kota Semarang dalam hal pembuangan sampah dari rumah tangga sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Selanjutnya sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk alami yang aman bagi tumbuhan maupun manusia; sedangkan sampah anorganik diolah lebih lanjut misalnya untuk barang-barang kerajinan. Upaya ini tampaknya di Kota Semarang belum menonjol. Untuk itu perlu digiatkan.Ketiga, dalam jangka pendek, upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah banjir adalah dengan kerja bhakti untuk mengeruk sungai dan saluran di dekat rumah masing-masing. Dulu ada kebiasaan yang baik di Kota Semarang yaitu "Resik-resik Kutha' yang diadakan secara rutin. baiknya program itu dihidupkan lagi.Keempat, masyarakat bisa juga melakukan kerja bakti dengan memperbaiki titik-titik pada tanggul-tanggul sungai yang besar yang mulai terkikis air. Untuk itu bisa dilakukan kegiatan mengisi karung-karung dengan pasir untuk menambal tanggul-tanggul yang jebol.Kelima, peran masyarakat yang lebih strategis untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang bisa menyebabkan banjir harus pula dilakukan. Banjir di banyak besar termasuk Semarangsering disebabkan oleh pelanggaran tata ruang. Pelanggaran tata-ruang yang dimaksud adalah mengubah kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hijau dan konservasi menjadi kawasan terbangun. Dalam UU Penataan Ruang untuk besar telah ditetapkan kawasan hijau sekitar 20 sampai 30 persen dari luas wilayah. Pelanggaran terhadap batas luas kawasn hijau ada pidananya. Masyarakat bisa ikut mengawasi apakah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tata ruang di Kota Semarang. Keenam, masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk penanggulangan dampak banjir. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk penanggulangan dampak banjir ini misalnya dengan berkoordinasi dengan kelurahan atau kecamatan setempat melakukan upaya-upaya secara bergiliran semacam siskamling memantau gejala-gejala banjir. Masyarakat juga bisa menyiapkan alternatif-alternatif tempat pengungsian jika sewaktu-waktu banjir memang datang. Demikian juga dapat dibuat rakit-rakit darurat dari drum minyak tanah dan bekas-bekas kayu yang tidak terpakai untuk membantu pengungsian warga jika banjir datang.(Nugroho SBM, SE, MSP, Staf Pengajar FE Undip Semarang dan Alumnus S2 Planologi ITB)
Tetapi pola pembangunan demikian menimbulkan beberapa masalah: pertama, masyarakat menjadi pasif; Kedua, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah relatif besar (yang jaman Orde Baru tidak menjadi masalah karena masih sebagai pengekspor minyak yang besar dan utang luar negeri masih gampang dicari); dan ketiga, banyak program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sikap pasif masyarakat dalam pembangunan khususnya dan dalam penanggulangan serta pencegahan banjir dengan segala dampak tidak baiknya tentu harus segera diakhiri. Masyarakat harus mulai punya inisiatif dan lebih mandiri dalam pembangunan dan dalam hal pencegahan serta penanggulangan dampak banjir. Hal tersebut akan mempunyai dampak positif baik bagi masyarakat sendiri maupun bagi Pemerintah. Bagi masyarakat, sikap kemandirian akan lebih menumbuhkan kepercayaan diri dan sekaligus berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak banjir akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi pemerintah kemandirian masyarakat tersebut bisa mengurangi biaya yang harus disediakan oleh pemerintah.
Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dampak banjir di Kota Semarang khususnya bisa dalam beberapa bentuk. Pertama, dalam hal pencegahan banjir dalam jangka panjang masyarakat bisa menanam pohon di setiap jengkal tanah yang kosong. Tentu harus disertai juga dengan upaya untuk melesstarikannya. Penanaman pohon ini akan berguna untuk menyerap air dan sekaligus untuk mengurangi hawa panas. Sebagaimana diketahui banjir yang terjadi di Kota Semarang terjadi tidak hanya karena topografi di bagian bawah yang lebih rendah dari ketinggian laut tetapi juga karena rob akibat pemanasan global. Maka penanaman pohon bisa mengurangi pemanasan tersebut.edua, hal yang tak kalah penting untuk mencegah banjir adalah dengan membuang sampah secara benar. baiknya upaya-upaya untuk pemanfaatan sampah organik dandaur ulang sampah anorganik dilakukan. Di beberapa Kota besar lain dan di sebagian wilayah Kota Semarang dalam hal pembuangan sampah dari rumah tangga sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Selanjutnya sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk alami yang aman bagi tumbuhan maupun manusia; sedangkan sampah anorganik diolah lebih lanjut misalnya untuk barang-barang kerajinan. Upaya ini tampaknya di Kota Semarang belum menonjol. Untuk itu perlu digiatkan.Ketiga, dalam jangka pendek, upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah banjir adalah dengan kerja bhakti untuk mengeruk sungai dan saluran di dekat rumah masing-masing. Dulu ada kebiasaan yang baik di Kota Semarang yaitu "Resik-resik Kutha' yang diadakan secara rutin. baiknya program itu dihidupkan lagi.Keempat, masyarakat bisa juga melakukan kerja bakti dengan memperbaiki titik-titik pada tanggul-tanggul sungai yang besar yang mulai terkikis air. Untuk itu bisa dilakukan kegiatan mengisi karung-karung dengan pasir untuk menambal tanggul-tanggul yang jebol.Kelima, peran masyarakat yang lebih strategis untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang bisa menyebabkan banjir harus pula dilakukan. Banjir di banyak besar termasuk Semarangsering disebabkan oleh pelanggaran tata ruang. Pelanggaran tata-ruang yang dimaksud adalah mengubah kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hijau dan konservasi menjadi kawasan terbangun. Dalam UU Penataan Ruang untuk besar telah ditetapkan kawasan hijau sekitar 20 sampai 30 persen dari luas wilayah. Pelanggaran terhadap batas luas kawasn hijau ada pidananya. Masyarakat bisa ikut mengawasi apakah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tata ruang di Kota Semarang. Keenam, masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk penanggulangan dampak banjir. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk penanggulangan dampak banjir ini misalnya dengan berkoordinasi dengan kelurahan atau kecamatan setempat melakukan upaya-upaya secara bergiliran semacam siskamling memantau gejala-gejala banjir. Masyarakat juga bisa menyiapkan alternatif-alternatif tempat pengungsian jika sewaktu-waktu banjir memang datang. Demikian juga dapat dibuat rakit-rakit darurat dari drum minyak tanah dan bekas-bekas kayu yang tidak terpakai untuk membantu pengungsian warga jika banjir datang.(Nugroho SBM, SE, MSP, Staf Pengajar FE Undip Semarang dan Alumnus S2 Planologi ITB)
Kamis, 22 Januari 2009
"Ekonomi 2009: Meski Berat Harus Tetap Optimis"
EKONOMI 2009: MESKI BERAT HARUS TETAP OPTIMIS
Oleh: Nugroho SBM
Meski terlambat, membicarakan prospek ekonomi Indonesia 2009 tetap menarik. Berikut ulasan singkat tentang prospek ekonomi Indonesia 2009 tersebut.
Ada teori intelejen yang mengatakan bahwa untuk mempengaruhi publik buatlah kabar burung atau isu. Kemudian jika semua orang berpikir bahwa isu itu benar maka semua orang akan mengantisipasinya. Karena semua orang berbuat demikian maka hal yang dulunya merupakan kabar burung menjadi kenyataan seperti yang diharapkan oleh si pembuat kabar burung itu.
Hal demikian mungkin akan terjadi jika kita mendengar, melihat, ataupun membaca berita-berita seputar prospek ekonomi Indonesia tahun 2009. Hampir semua pengamat ekonomi dan juga hasil studi berbagai lembaga riset ekonomi menyatakan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2009 akan suram dan lebih berat dari bulan-bulan akhir tahun 2008 dimana krisis keuangan global dampaknya mulai terasa bagi ekonomi Indonesia.
Banyak prediksi yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2009 hanya akan tumbuh sekitar 4 sampai 5 persen. Bahkan sebuah lembaga riset luar negeri memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2009 hanya akan tumbuh 3,5 persen. Satu-satunya angka pertumbuhan ekonomi yang optimis hanya ditemui pada asumsi RAPBN 2009 dimana angka pertumbuhan ekonomi 2009 dipatok sebesar 6,2 persen
Gambaran suram tentang pertumbuhan ekonomi 2009 tersebut masih ditambah dengan gambaran tentang pengangguran yang diramalkan akan bertambah dengan 1 juta orang sehingga total penganggur terbuka Indonesia menjadi 10 juta orang. Penganggur terbuka ini diprediksi berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang rendah (4 sampai 5 persen) dan adanaya kenyataan bahwa kulitas pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja makin rendah. Kalau di awal-awal sebelum krisis tahun 1997/1998 satu persen pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja bagi 400.000 orang maka saat ini satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan lapnagan kerja baru bagi 200.000 orang (meskipun muncul pernyataan "aneh" dari Wapres Jusuf Kalla bahwa pertumbuhan ekonomi 1 persen bisa mencipatakan lapangan kerja bagi 700.000 orang, tetapi saya tidak percaya karena dasarnya tidak jelas). Makin kecilnya lapangan kerja yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh makin padat modalnya teknologi yang dipakai oleh perusahaan karena makin "susah" mengurus tenaga kerja akibat UU dan Peraturan Ketenagakerjaan yang makin ketat.
Namun, jika semua orang berpikir bahwa perekonomian Indonesia akan terpuruk di tahun 2009 maka saya khawatir bahwa hal itu benar-benar terjadi seperti teori intelejen yang dikutip pada awal tulisan ini. Maka sebenarnya menggambarkan ekonomi Indonesia di tahun 2009 supaya tidak benar-benar terpuruk adalah: Kondisi ekonomi 2009 memang akan berat tetapi semua pihak haruslah tetap optimis.
Dasar-dasar Optimisme
Kalau dikatakan harus optimis, memang ada dasar-dasar untuk optimis dengan melihat tren (kecenderungan) beberapa indikator ekonomi makro baik nasional maupun dunia di tahun 2008 khususnya pada bulan-bulan akhir. Pertama, penurunan harga minyak dunia yang kemudian stabil pada harga yang rendah. Pada saat tulisan ini dibuat harga minyak dunia sekitar 45 dolar AS per barel. Rendahnya harga minyak ini merupakan "berkah" bagi perekonomian Indonesia.Momentum ini sudah dimanfaatkan secara benar oleh pemerintah dengan menurunkan lagi harga premium menjadi Rp 5.000 per liter dan menurunkan harga solar menjadi Rp 4.800 per liter. Penurunan harga BBm di dalam negeri pada gilirannya akan ikut mendorong bergeraknya sektor riil dan menahan daya beli rakyat supaya tidak turun lebih rendah lagi.
Kedua, harga beberapa komoditas pertanian dan perkebunan yang merupakan andalan ekspor Indonesia yang sempat turun tajam kini kembali mulai ada gejala-gejala kenaikan kembali. Misalnya harga minyak sawit mentah (CPO) yang sempat anjlok mencapai harga terendah 435 dolar AS per ton, kini mulai naik menjadi sekitar 480 dolar AS per ton. Kenaikan harga komoditas pertanian dan perkebunan di pasar dunia di samping bisa menggairahkan ekspor non-migas Indonesia, juga membuat resiko kredit macet di sektor perkebunan juga akan berkurang
Ketiga, beberapa komponen pengeluaran yang membentuk produk domestik bruto Indonesia selama tahun 2008 ternyata juga masih tumbuh positif. Pertumbuhan positif komponen pengeluaran ini membuat pertumbuhan ekonomi tahun 2008 secara keseluruhan bisa mencapai 6 persen (meskipun masih lebih rendah dibanding asumsi APBN 2008 sebesar 6,4 persen). Pertumbuhan beberapa komponen pengeluaran tersebut adalah: konsumsi rumah tangga (5,3 persen), investasi (12 persen), pengeluaran pemerintah (16,9 persen), dan ekspor (14,3 persen).
Keempat, struktur perbankan Indonesia ternyata juga semakin kokoh. Berbeda dengan ketika krisis tahun 1997 dimana terlihat sekali bahwa kondisi perbankan kita sangat keropos, maka tahun 2008 ini terlihat bahwa perbankan tidak goyah menghadapi krisis keuangan global yang dipicu oleh krisis di AS. Pada krisis kali ini tak ada lagi kredit macet yang menggelembung dan kepanikan masyarakat untuk menarik dananya (Rush) dari bank-bank umum.
Prediksi 2009
Bagaimana kondisi ekonomi 2009? Pertama, saya setuju bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 4 sampai 5 persen. Beberapa komponen pengeluaran yang membentuk produk dometik bruto Indonesia masih tetap memegang peranan penting. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang sampai saat ini menyumbang 65 persen pembentukan PDB Indonesia masih tetap akan tumbuh minimal seperti tahun 2008 sekitar 5 persen. Maka bisnis barang-barang konsumsi rumahtangga seperti barang-barang elektronik, mebel dan kendaraan bermotor masih tetap akan prospektif di tahun 2009.
Hanya yang perlu diwaspadai adalah kalau pertumbuhan konsumsi rumahtangga tersebut dibiayai dari kredit. Dari simulasi hasil kajian Depkeu tentang Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Ekonomi Makro Indonesia yang saya lihat baru-baru ini terlihat bahwa kredit domestik mulai menunjukkan "lampu kuning" menuju ambang batas krisis. Maka dituntut kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit konsumsi di tahun 2009.
Kedua, tingkat inflasi di tahun 2009 bisa lebih rendah dari tahun 2008. Memang inflasi di tahun 2008 mencapai 12 persen lebih. tetapi di tahun 2009 diperkirakan inflasi hanya sekitar 7 sampai 8 persen. Ada beberapa faktor mengapa inflasi 2009 lebih rendah, antara lain: sentimen positif karena penurunan harga BBM, terkendalinya harga pangan, serta faktor-faktor yang lain. Penurunan inflasi ini akan memberi ruang yang cukup kondusif bagi BI untuk terus menurunkan BI Ratenya. Saat ini memang BI rate sudah turun kembali ke posisi 9,25 persen. Namun suku bunga patokan setinggi itu masih terlalu tinggi bagi perbankan untuk dapat menurunkan suku bunga pinjamannya sehingga investasi kembali dapat dipacu.
Ketiga, Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan mencapai keseimbangan baru di kisaran 10.000 sampai 11.000 rupiah per dolar AS. Angka tersebut diperoleh dari kisaran nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang stabil pada nilai tersebut. Tidak mungkin lagi kembali ke keseimbangan lama di kisaran 9.500 rupiah per dolar AS. Dalam hal ini asumsi APBN sebesar Rp 9.400 per dolar AS perlu direvisi. Yang perlu dilakukan oleh BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada keseimbangan baru tersebut. Upaya menjaga stabilitas ini didukung oleh tingkat inflasi yang diprediksi rendah, naiknya permintaan rupiah karena pertumbuhan ekonomi domestik, dan penurunan kebutuhan dolar AS karena puncak permintaannya sudah berlalu (yaitu di akhir tahun 2008 untuk kebutuhan liburan dan penyelesaian berbagai kontrak bisnis di akhir tutup buku).
Sebagaimana diketahui, bagi dunia bisnis stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang lebih penting daripada tinggi-rendahnya. Nilai tukar yang tidak stabil akan menyulitkan dunia bisnis untuk melakukan perencanaan. Bagi BI dan pemerintah, stabilitas nilai tukar juga akan mengurangi ancaman spekulasi.
Kesimpulan dari prediksi ekonomi 2009 adalah ada optimisme meskipun kondisinya cukup berat. Di samping optimis kita perlu waspada terhadap beberapa hal. Pertama, dunia usaha atau bisnis di Indonesia perlu terus mencermati dan mewaspadai indikator-indikator ekonomi makro baik Indonesia maupun dunia. Pengalaman 2 kali krisis menunjukkan betapa indikator ekonomi makro sangat mempengaruhi dunia bisnis. Berkutat hanya pada skala mikro di dalam perusahaan tidaklah cukup. Ini sekaligus merupakan tantangan bagi pendidikan bisnis untuk memasukkan aspek-aspek lingkungan usaha secara makro. Sayang, pendidikan Magister Manajemen di FE Undip misalnya, justru menghapus mata kuliah yang terkait dengan aspek lingkungan usaha secara makro dan kembali memfokuskan pada mata-mata kuliah teknis yang sifatnya mikro.
Hal kedua yang perlu diwaspadai adalah Pemilu Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2009. Hal yang merisaukan bukanlah konflik-konflik yang terjadi antar pendukung pada kandidat. Dalam hal dukung mendukung tampaknya masyarakat makin dewasa sehingga kemungkinan terjadinya konflik yang akan mengacaukan ekonomi dan dunia usaha sangat kecil. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah kebijakan untuk mengobral uang untuk program-program populis yang sekarang sudah mulai terlihat. Jika tidak dikontrol secara ketat maka akan terjadi inflasi yang tinggi dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis misal pembangunan infrastruktur akan terabaikan.
(Nugroho SBM, Staf Pengajar FE Undip Semarang)
Oleh: Nugroho SBM
Meski terlambat, membicarakan prospek ekonomi Indonesia 2009 tetap menarik. Berikut ulasan singkat tentang prospek ekonomi Indonesia 2009 tersebut.
Ada teori intelejen yang mengatakan bahwa untuk mempengaruhi publik buatlah kabar burung atau isu. Kemudian jika semua orang berpikir bahwa isu itu benar maka semua orang akan mengantisipasinya. Karena semua orang berbuat demikian maka hal yang dulunya merupakan kabar burung menjadi kenyataan seperti yang diharapkan oleh si pembuat kabar burung itu.
Hal demikian mungkin akan terjadi jika kita mendengar, melihat, ataupun membaca berita-berita seputar prospek ekonomi Indonesia tahun 2009. Hampir semua pengamat ekonomi dan juga hasil studi berbagai lembaga riset ekonomi menyatakan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2009 akan suram dan lebih berat dari bulan-bulan akhir tahun 2008 dimana krisis keuangan global dampaknya mulai terasa bagi ekonomi Indonesia.
Banyak prediksi yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2009 hanya akan tumbuh sekitar 4 sampai 5 persen. Bahkan sebuah lembaga riset luar negeri memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2009 hanya akan tumbuh 3,5 persen. Satu-satunya angka pertumbuhan ekonomi yang optimis hanya ditemui pada asumsi RAPBN 2009 dimana angka pertumbuhan ekonomi 2009 dipatok sebesar 6,2 persen
Gambaran suram tentang pertumbuhan ekonomi 2009 tersebut masih ditambah dengan gambaran tentang pengangguran yang diramalkan akan bertambah dengan 1 juta orang sehingga total penganggur terbuka Indonesia menjadi 10 juta orang. Penganggur terbuka ini diprediksi berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang rendah (4 sampai 5 persen) dan adanaya kenyataan bahwa kulitas pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja makin rendah. Kalau di awal-awal sebelum krisis tahun 1997/1998 satu persen pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja bagi 400.000 orang maka saat ini satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan lapnagan kerja baru bagi 200.000 orang (meskipun muncul pernyataan "aneh" dari Wapres Jusuf Kalla bahwa pertumbuhan ekonomi 1 persen bisa mencipatakan lapangan kerja bagi 700.000 orang, tetapi saya tidak percaya karena dasarnya tidak jelas). Makin kecilnya lapangan kerja yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh makin padat modalnya teknologi yang dipakai oleh perusahaan karena makin "susah" mengurus tenaga kerja akibat UU dan Peraturan Ketenagakerjaan yang makin ketat.
Namun, jika semua orang berpikir bahwa perekonomian Indonesia akan terpuruk di tahun 2009 maka saya khawatir bahwa hal itu benar-benar terjadi seperti teori intelejen yang dikutip pada awal tulisan ini. Maka sebenarnya menggambarkan ekonomi Indonesia di tahun 2009 supaya tidak benar-benar terpuruk adalah: Kondisi ekonomi 2009 memang akan berat tetapi semua pihak haruslah tetap optimis.
Dasar-dasar Optimisme
Kalau dikatakan harus optimis, memang ada dasar-dasar untuk optimis dengan melihat tren (kecenderungan) beberapa indikator ekonomi makro baik nasional maupun dunia di tahun 2008 khususnya pada bulan-bulan akhir. Pertama, penurunan harga minyak dunia yang kemudian stabil pada harga yang rendah. Pada saat tulisan ini dibuat harga minyak dunia sekitar 45 dolar AS per barel. Rendahnya harga minyak ini merupakan "berkah" bagi perekonomian Indonesia.Momentum ini sudah dimanfaatkan secara benar oleh pemerintah dengan menurunkan lagi harga premium menjadi Rp 5.000 per liter dan menurunkan harga solar menjadi Rp 4.800 per liter. Penurunan harga BBm di dalam negeri pada gilirannya akan ikut mendorong bergeraknya sektor riil dan menahan daya beli rakyat supaya tidak turun lebih rendah lagi.
Kedua, harga beberapa komoditas pertanian dan perkebunan yang merupakan andalan ekspor Indonesia yang sempat turun tajam kini kembali mulai ada gejala-gejala kenaikan kembali. Misalnya harga minyak sawit mentah (CPO) yang sempat anjlok mencapai harga terendah 435 dolar AS per ton, kini mulai naik menjadi sekitar 480 dolar AS per ton. Kenaikan harga komoditas pertanian dan perkebunan di pasar dunia di samping bisa menggairahkan ekspor non-migas Indonesia, juga membuat resiko kredit macet di sektor perkebunan juga akan berkurang
Ketiga, beberapa komponen pengeluaran yang membentuk produk domestik bruto Indonesia selama tahun 2008 ternyata juga masih tumbuh positif. Pertumbuhan positif komponen pengeluaran ini membuat pertumbuhan ekonomi tahun 2008 secara keseluruhan bisa mencapai 6 persen (meskipun masih lebih rendah dibanding asumsi APBN 2008 sebesar 6,4 persen). Pertumbuhan beberapa komponen pengeluaran tersebut adalah: konsumsi rumah tangga (5,3 persen), investasi (12 persen), pengeluaran pemerintah (16,9 persen), dan ekspor (14,3 persen).
Keempat, struktur perbankan Indonesia ternyata juga semakin kokoh. Berbeda dengan ketika krisis tahun 1997 dimana terlihat sekali bahwa kondisi perbankan kita sangat keropos, maka tahun 2008 ini terlihat bahwa perbankan tidak goyah menghadapi krisis keuangan global yang dipicu oleh krisis di AS. Pada krisis kali ini tak ada lagi kredit macet yang menggelembung dan kepanikan masyarakat untuk menarik dananya (Rush) dari bank-bank umum.
Prediksi 2009
Bagaimana kondisi ekonomi 2009? Pertama, saya setuju bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 4 sampai 5 persen. Beberapa komponen pengeluaran yang membentuk produk dometik bruto Indonesia masih tetap memegang peranan penting. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang sampai saat ini menyumbang 65 persen pembentukan PDB Indonesia masih tetap akan tumbuh minimal seperti tahun 2008 sekitar 5 persen. Maka bisnis barang-barang konsumsi rumahtangga seperti barang-barang elektronik, mebel dan kendaraan bermotor masih tetap akan prospektif di tahun 2009.
Hanya yang perlu diwaspadai adalah kalau pertumbuhan konsumsi rumahtangga tersebut dibiayai dari kredit. Dari simulasi hasil kajian Depkeu tentang Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Ekonomi Makro Indonesia yang saya lihat baru-baru ini terlihat bahwa kredit domestik mulai menunjukkan "lampu kuning" menuju ambang batas krisis. Maka dituntut kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit konsumsi di tahun 2009.
Kedua, tingkat inflasi di tahun 2009 bisa lebih rendah dari tahun 2008. Memang inflasi di tahun 2008 mencapai 12 persen lebih. tetapi di tahun 2009 diperkirakan inflasi hanya sekitar 7 sampai 8 persen. Ada beberapa faktor mengapa inflasi 2009 lebih rendah, antara lain: sentimen positif karena penurunan harga BBM, terkendalinya harga pangan, serta faktor-faktor yang lain. Penurunan inflasi ini akan memberi ruang yang cukup kondusif bagi BI untuk terus menurunkan BI Ratenya. Saat ini memang BI rate sudah turun kembali ke posisi 9,25 persen. Namun suku bunga patokan setinggi itu masih terlalu tinggi bagi perbankan untuk dapat menurunkan suku bunga pinjamannya sehingga investasi kembali dapat dipacu.
Ketiga, Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan mencapai keseimbangan baru di kisaran 10.000 sampai 11.000 rupiah per dolar AS. Angka tersebut diperoleh dari kisaran nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang stabil pada nilai tersebut. Tidak mungkin lagi kembali ke keseimbangan lama di kisaran 9.500 rupiah per dolar AS. Dalam hal ini asumsi APBN sebesar Rp 9.400 per dolar AS perlu direvisi. Yang perlu dilakukan oleh BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada keseimbangan baru tersebut. Upaya menjaga stabilitas ini didukung oleh tingkat inflasi yang diprediksi rendah, naiknya permintaan rupiah karena pertumbuhan ekonomi domestik, dan penurunan kebutuhan dolar AS karena puncak permintaannya sudah berlalu (yaitu di akhir tahun 2008 untuk kebutuhan liburan dan penyelesaian berbagai kontrak bisnis di akhir tutup buku).
Sebagaimana diketahui, bagi dunia bisnis stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang lebih penting daripada tinggi-rendahnya. Nilai tukar yang tidak stabil akan menyulitkan dunia bisnis untuk melakukan perencanaan. Bagi BI dan pemerintah, stabilitas nilai tukar juga akan mengurangi ancaman spekulasi.
Kesimpulan dari prediksi ekonomi 2009 adalah ada optimisme meskipun kondisinya cukup berat. Di samping optimis kita perlu waspada terhadap beberapa hal. Pertama, dunia usaha atau bisnis di Indonesia perlu terus mencermati dan mewaspadai indikator-indikator ekonomi makro baik Indonesia maupun dunia. Pengalaman 2 kali krisis menunjukkan betapa indikator ekonomi makro sangat mempengaruhi dunia bisnis. Berkutat hanya pada skala mikro di dalam perusahaan tidaklah cukup. Ini sekaligus merupakan tantangan bagi pendidikan bisnis untuk memasukkan aspek-aspek lingkungan usaha secara makro. Sayang, pendidikan Magister Manajemen di FE Undip misalnya, justru menghapus mata kuliah yang terkait dengan aspek lingkungan usaha secara makro dan kembali memfokuskan pada mata-mata kuliah teknis yang sifatnya mikro.
Hal kedua yang perlu diwaspadai adalah Pemilu Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2009. Hal yang merisaukan bukanlah konflik-konflik yang terjadi antar pendukung pada kandidat. Dalam hal dukung mendukung tampaknya masyarakat makin dewasa sehingga kemungkinan terjadinya konflik yang akan mengacaukan ekonomi dan dunia usaha sangat kecil. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah kebijakan untuk mengobral uang untuk program-program populis yang sekarang sudah mulai terlihat. Jika tidak dikontrol secara ketat maka akan terjadi inflasi yang tinggi dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis misal pembangunan infrastruktur akan terabaikan.
(Nugroho SBM, Staf Pengajar FE Undip Semarang)
dampak kepresidenan obama terhadap ekonomi indonesia
Oleh: Nugroho SBM
Akhirnya Barrack Obama dari Partai Demokrat dilantik sebagai Presiden AS yang baru, menggantikan George W Bush dari Partai Republik. Banyak pihak yang optimistis bahwa terpilihnya Obama akan membawa perbaikan bagi perekonomian dunia, AS, dan Indonesia sekaligus.
Optimisme itu dilandasi pada paket program ekonominya yang berbeda dengan rivalnya John Mac Cain dari Partai Republik. Dan khusus untuk Indonesia, optimisme bahwa Obama dalam kebijakan hubungan luar negerinya dalam berbagai aspek (terutama ekonomi) akan lebih menguntungkan Indonesia dilandasi oleh fakta historis bahwa dia masih mempunyai darah Indonesia dan pernah tinggal di Indonesia.
Tentang paket program ekonominya, Obama sesuai dengan ciri kebijakan ekonomi Partai Demokrat, lebih pro kepada campurtangan pemerintah yang lebih besar. Campurtangan pemerintah yang lebih besar tersebut dimaksudkan agar aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat banyak dapat tercapai. Hal ini berbeda dengan garis kebijakan ekonomi Partai Republik yang lebih pro pasar dan pengusaha-pengusaha besar.
Kebijakan Ekonomi Partai Republik- yang terakhir dikomandani oleh Presiden Bush - yang pro kepada mekanisme pasar dan pengusaha besar ternyata terbukti telah menjerumuskan ekonomi AS ke dalam krisis keuangan yang parah. Krisis keuangan AS tersebut akhirnya menyeret beberapa negara ke dalamnya. Kebijakan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar ternyata tidak mampu menahan siklus ekonomi.
Demikian pula kebijakan yang pro kepada para pengusaha besar ternyata juga menjerumuskan AS ke dalam krisis keuangan. Para pengusaha besar ternyata memainkan uangnya lewat transaksi-transaksi keuangan derivatif yang tak ada kaitannya dengan sektor riil yang kemudian membentuk ekonomi gelembung (buble economic) dan pada akhirnya gelembung itu pecah. Maka lahirlah krisis keuangan AS.
Dalam kampanyenya Obama mengatakan akan menjalankan program “redistribusi kekayaan”. Caranya antara lain dengan mengenakan pajak penghasilan (payroll tax) 6,2 persen kepada mereka yang berpenghasilan di atas 250.000 dolar AS per tahunnya. Hasilnya akan diberikan sebagai subsidi bagi golongan ekonomi lemah. Program ini telah banyak dikomentari sebagai mirip-mirip dengan ide Karl Marx tentang program redistribusi kekayaan yang terkenal dengan semboyan “ Dari seseorang sesuai kemampuannya kepada orang lain sesuai kebutuhannya”.
Program-program ekonomi Obama yang pro pada masyarakat luas khususnya mereka yang kecil, miskin, lemah dan tersingkir mungkin dalam waktu pendek akan melambatkan pertumbuhan ekonomi AS. Tetapi dalam jangka panjang jika distribusi pendapatan masyarakat AS lebih merata maka pertumbuhan ekonomi akan kembali naik dan lebih berkesinambungan daripada yang sekarang. Jika ini terjadi maka hal ini juga akan menguntungkan bagi negara-negara lain termasuk Indonesia yang tujuan ekspornya ke AS.
Dalam jangka pendek, terpilihnya Obama membawa sentimen positif di pasar modal dan pasar valuta asing seperti terlihat dari menguatnya Indeks Harga Saham di bursa-bursa saham di dunia pada umumnya dan di AS pada khususnya. Sentimen positif tersebut karena para pelaku pasar optimis terhadap paket program ekonomi Obama yang lain dengan kebijakan ekonomi Bush sehingga diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekonomi AS dan dengan demikian juga ekonomi dunia.
Di samping itu, keyakinan bahwa paket program ekonomi Obama akan bisa mengangkat ekonomi AS juga disebabkan oleh adanya staf ahli yang digandeng oleh Obama dalam kampanyenya (dan kemungkinan besar akan menjadi staf tetapnya) yang merupakan staf ahli ekonomi Bill Clinton. Dan pada saat kepemimpinan Clinton, ekonomi AS menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Optimisme Indonesia
Di samping disambut optimis akan memperbaiki kondisi ekonomi AS dan dunia, terpilihnya Obama sebagai presiden AS secara khusus disambut sangat optimistik oleh masyarakat Indonesia. Alasannya sebenarnya sangat sederhana yaitu Obama pernah tinggal di Indonesia dan ada keturunan Indonesia mengalir dalam darahnya. Tetapi benarkah dengan alasan itu, Obama dalam kebijakan luar negerinya khususnya di bidang ekonomi akan lebih memperhatikan Indonesia? Jawabannya tidak.
Kebijakan luar negeri –termasuk di dalamnya kebijakan dalam hubungan ekonomi dengan negara-negara lain- terutama untuk negara besar seperti AS tidaklah didasari oleh romantisme masa lalu tetapi oleh pertimbangan rasional. Pertimbangan rasional tersebut adalah apakah negara-negara yang akan dijadikan patner dagang ataupun diberi bantuan ekonomi mempunyai arti strategis atau tidak bagi AS. Bukti-bukti selama masa kampanye dan karir politik Obama menunjukkan bahwa Obama tidak memandang Indonesia sebagai negara yang strategis bagi AS.
Minimal ada dua bukti yang menunjukkan bahwa Obama tidak memandang strategis Indonesia. Pertama, baik di dalam debat maupun kampanye Obama tidak pernah menyinggung sedikitpun tentang perlunya menjalin hubungan lebih intensif dengan Indonesia. Dalam kampanyenya yang bisa dilihat di webnya (http://www.Obama.com), ia hanya menyatakan bahwa dalam kebijakan luar negerinya ia akan mencari kerjasama-kerjasama baru di Asia (Seek New Patnerships in Asia). Tetapi ia tidak secara spesifik menyebut Indonesia.
Bukti kedua, selama masih menjadi anggota senat Obama sebenarnya duduk di Komisi Hubungan International di Sub Komisi Asia Timur dan Pasifik. Selama duduk di sana, tak sekalipun Obama mengangkat isu-isu tentang Indonesia. Memang ada yang mengatakan bahwa isu tentang Indonesia kalah dengan isu tentang China, Korea Utara, Afganistan, India, dan Jepang. Tetapi ada beberapa senator lain seperti:Kit Bond, Patrick Leahy, Eni Faleomavaega, dan Robert Wexler yang rajin berbicara tentang Indonesia. Ada dua kemungkinan mengapa Obama tak pernah berbicara tentang Indonesia di konggres ataupun senat: pertama, ia sadar bahwa sejak ia diangkat menjadi anggota senat Januari 2005 ia tidak mau diasosiasikan dengan Indonesia karena hal itu bukan sesuatu yang menguntungkan sebagai bekal calon presiden. Kedua, memang ia tak berpikir bahwa Indonesia adalah negara yang strategis bagi AS. Tetapi dua kemungkinan tersebut tetap mempunyai kesimpulan yang sama yaitu Indonesia bukan negara yang penting bagi AS.
Ketidakstrategisan Indonesia dipandang dari sisi kepentingan AS versi Obama tersebut masih ditambah lagi dengan kenyataan bahwa di AS Hak Budget (Hak menyetujui anggaran atau APBN) dari Konggres bisa membatalkan berbagai kebijakan presiden termasuk kebijakan luar negeri. Memang sampai saat ini mayoritas anggota Konggres berasan dari Partai Demokrat (Partai Asal Obama). Tetapi banyak pengamat menyatakan bahwa meskipun berasal dari Partai Demokrat, tetapi Obama dikenal sebagai sosok yang sangat liberal. Hal itu dapat dilihat misalnya tentang persetujuannya terhadap perkawinan sesama jenis dan aborsi (pengguguran kandungan). Banyak anggota Partai Demokrat yang lebih konservatif yang mungkin tidak senang terhadap pandangan Obama tersebut dan bisa mempengaruhi pandangan politik mereka terhadap Obama.
Kemungkinan yang lebih buruk barangkali bisa terjadi yaitu terpilihnya Obama justru menjadi batu sandungan atau berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui sebagai calon dari Partai Demokrat – dan juga berkali-kali diucapkannya pada masa kampanye- Obama sangat memperhatikan isu-isu Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Kaum Buruh, Peran Militer, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Ia berjanji akan meninjau kembali berbagai pernajian perdagangan bebas antara AS dengan negara-negara lain baik multilateral maupun bilateral jika negara yang terikat perjanjian itu tidak memperhatikan HAM, Hak-hak buruh, kelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain. Jika benar demikian celakalah Indonesia sebagai patner dagang dan ekonomi AS karena justru terkait dengan isu-isu tersebut hubungan Indonesia- AS sering mengalami masalah.
(Nugroho SBM, SE, MSP, Staf Pengajar Jurusan IESP FE Undip Semarang)
Akhirnya Barrack Obama dari Partai Demokrat dilantik sebagai Presiden AS yang baru, menggantikan George W Bush dari Partai Republik. Banyak pihak yang optimistis bahwa terpilihnya Obama akan membawa perbaikan bagi perekonomian dunia, AS, dan Indonesia sekaligus.
Optimisme itu dilandasi pada paket program ekonominya yang berbeda dengan rivalnya John Mac Cain dari Partai Republik. Dan khusus untuk Indonesia, optimisme bahwa Obama dalam kebijakan hubungan luar negerinya dalam berbagai aspek (terutama ekonomi) akan lebih menguntungkan Indonesia dilandasi oleh fakta historis bahwa dia masih mempunyai darah Indonesia dan pernah tinggal di Indonesia.
Tentang paket program ekonominya, Obama sesuai dengan ciri kebijakan ekonomi Partai Demokrat, lebih pro kepada campurtangan pemerintah yang lebih besar. Campurtangan pemerintah yang lebih besar tersebut dimaksudkan agar aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat banyak dapat tercapai. Hal ini berbeda dengan garis kebijakan ekonomi Partai Republik yang lebih pro pasar dan pengusaha-pengusaha besar.
Kebijakan Ekonomi Partai Republik- yang terakhir dikomandani oleh Presiden Bush - yang pro kepada mekanisme pasar dan pengusaha besar ternyata terbukti telah menjerumuskan ekonomi AS ke dalam krisis keuangan yang parah. Krisis keuangan AS tersebut akhirnya menyeret beberapa negara ke dalamnya. Kebijakan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar ternyata tidak mampu menahan siklus ekonomi.
Demikian pula kebijakan yang pro kepada para pengusaha besar ternyata juga menjerumuskan AS ke dalam krisis keuangan. Para pengusaha besar ternyata memainkan uangnya lewat transaksi-transaksi keuangan derivatif yang tak ada kaitannya dengan sektor riil yang kemudian membentuk ekonomi gelembung (buble economic) dan pada akhirnya gelembung itu pecah. Maka lahirlah krisis keuangan AS.
Dalam kampanyenya Obama mengatakan akan menjalankan program “redistribusi kekayaan”. Caranya antara lain dengan mengenakan pajak penghasilan (payroll tax) 6,2 persen kepada mereka yang berpenghasilan di atas 250.000 dolar AS per tahunnya. Hasilnya akan diberikan sebagai subsidi bagi golongan ekonomi lemah. Program ini telah banyak dikomentari sebagai mirip-mirip dengan ide Karl Marx tentang program redistribusi kekayaan yang terkenal dengan semboyan “ Dari seseorang sesuai kemampuannya kepada orang lain sesuai kebutuhannya”.
Program-program ekonomi Obama yang pro pada masyarakat luas khususnya mereka yang kecil, miskin, lemah dan tersingkir mungkin dalam waktu pendek akan melambatkan pertumbuhan ekonomi AS. Tetapi dalam jangka panjang jika distribusi pendapatan masyarakat AS lebih merata maka pertumbuhan ekonomi akan kembali naik dan lebih berkesinambungan daripada yang sekarang. Jika ini terjadi maka hal ini juga akan menguntungkan bagi negara-negara lain termasuk Indonesia yang tujuan ekspornya ke AS.
Dalam jangka pendek, terpilihnya Obama membawa sentimen positif di pasar modal dan pasar valuta asing seperti terlihat dari menguatnya Indeks Harga Saham di bursa-bursa saham di dunia pada umumnya dan di AS pada khususnya. Sentimen positif tersebut karena para pelaku pasar optimis terhadap paket program ekonomi Obama yang lain dengan kebijakan ekonomi Bush sehingga diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekonomi AS dan dengan demikian juga ekonomi dunia.
Di samping itu, keyakinan bahwa paket program ekonomi Obama akan bisa mengangkat ekonomi AS juga disebabkan oleh adanya staf ahli yang digandeng oleh Obama dalam kampanyenya (dan kemungkinan besar akan menjadi staf tetapnya) yang merupakan staf ahli ekonomi Bill Clinton. Dan pada saat kepemimpinan Clinton, ekonomi AS menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Optimisme Indonesia
Di samping disambut optimis akan memperbaiki kondisi ekonomi AS dan dunia, terpilihnya Obama sebagai presiden AS secara khusus disambut sangat optimistik oleh masyarakat Indonesia. Alasannya sebenarnya sangat sederhana yaitu Obama pernah tinggal di Indonesia dan ada keturunan Indonesia mengalir dalam darahnya. Tetapi benarkah dengan alasan itu, Obama dalam kebijakan luar negerinya khususnya di bidang ekonomi akan lebih memperhatikan Indonesia? Jawabannya tidak.
Kebijakan luar negeri –termasuk di dalamnya kebijakan dalam hubungan ekonomi dengan negara-negara lain- terutama untuk negara besar seperti AS tidaklah didasari oleh romantisme masa lalu tetapi oleh pertimbangan rasional. Pertimbangan rasional tersebut adalah apakah negara-negara yang akan dijadikan patner dagang ataupun diberi bantuan ekonomi mempunyai arti strategis atau tidak bagi AS. Bukti-bukti selama masa kampanye dan karir politik Obama menunjukkan bahwa Obama tidak memandang Indonesia sebagai negara yang strategis bagi AS.
Minimal ada dua bukti yang menunjukkan bahwa Obama tidak memandang strategis Indonesia. Pertama, baik di dalam debat maupun kampanye Obama tidak pernah menyinggung sedikitpun tentang perlunya menjalin hubungan lebih intensif dengan Indonesia. Dalam kampanyenya yang bisa dilihat di webnya (http://www.Obama.com), ia hanya menyatakan bahwa dalam kebijakan luar negerinya ia akan mencari kerjasama-kerjasama baru di Asia (Seek New Patnerships in Asia). Tetapi ia tidak secara spesifik menyebut Indonesia.
Bukti kedua, selama masih menjadi anggota senat Obama sebenarnya duduk di Komisi Hubungan International di Sub Komisi Asia Timur dan Pasifik. Selama duduk di sana, tak sekalipun Obama mengangkat isu-isu tentang Indonesia. Memang ada yang mengatakan bahwa isu tentang Indonesia kalah dengan isu tentang China, Korea Utara, Afganistan, India, dan Jepang. Tetapi ada beberapa senator lain seperti:Kit Bond, Patrick Leahy, Eni Faleomavaega, dan Robert Wexler yang rajin berbicara tentang Indonesia. Ada dua kemungkinan mengapa Obama tak pernah berbicara tentang Indonesia di konggres ataupun senat: pertama, ia sadar bahwa sejak ia diangkat menjadi anggota senat Januari 2005 ia tidak mau diasosiasikan dengan Indonesia karena hal itu bukan sesuatu yang menguntungkan sebagai bekal calon presiden. Kedua, memang ia tak berpikir bahwa Indonesia adalah negara yang strategis bagi AS. Tetapi dua kemungkinan tersebut tetap mempunyai kesimpulan yang sama yaitu Indonesia bukan negara yang penting bagi AS.
Ketidakstrategisan Indonesia dipandang dari sisi kepentingan AS versi Obama tersebut masih ditambah lagi dengan kenyataan bahwa di AS Hak Budget (Hak menyetujui anggaran atau APBN) dari Konggres bisa membatalkan berbagai kebijakan presiden termasuk kebijakan luar negeri. Memang sampai saat ini mayoritas anggota Konggres berasan dari Partai Demokrat (Partai Asal Obama). Tetapi banyak pengamat menyatakan bahwa meskipun berasal dari Partai Demokrat, tetapi Obama dikenal sebagai sosok yang sangat liberal. Hal itu dapat dilihat misalnya tentang persetujuannya terhadap perkawinan sesama jenis dan aborsi (pengguguran kandungan). Banyak anggota Partai Demokrat yang lebih konservatif yang mungkin tidak senang terhadap pandangan Obama tersebut dan bisa mempengaruhi pandangan politik mereka terhadap Obama.
Kemungkinan yang lebih buruk barangkali bisa terjadi yaitu terpilihnya Obama justru menjadi batu sandungan atau berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui sebagai calon dari Partai Demokrat – dan juga berkali-kali diucapkannya pada masa kampanye- Obama sangat memperhatikan isu-isu Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Kaum Buruh, Peran Militer, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Ia berjanji akan meninjau kembali berbagai pernajian perdagangan bebas antara AS dengan negara-negara lain baik multilateral maupun bilateral jika negara yang terikat perjanjian itu tidak memperhatikan HAM, Hak-hak buruh, kelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain. Jika benar demikian celakalah Indonesia sebagai patner dagang dan ekonomi AS karena justru terkait dengan isu-isu tersebut hubungan Indonesia- AS sering mengalami masalah.
(Nugroho SBM, SE, MSP, Staf Pengajar Jurusan IESP FE Undip Semarang)
Langganan:
Postingan (Atom)