Kebijakan Setelah BBM Naik

Oleh Nugroho SBM

AKHIRNYA, pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 18 November 2014. Harga premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Khusus untuk premium kenaikan harga kali ini, dengan kondisi harga minyak dunia sekitar Rp 80 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp 12.000, membuat harga jenis bahan bakar itu menjadi harga tanpa subsidi (atau harga keekonomian). Setelah kenaikan harga BBM, ada dua kebijakan penting yang perlu dilakukan pemerintah dan pihak lain, antara lain Bank Indonesia (BI).

Pertama; menekan seminimal mungkin dampak negatif kenaikan harga BBM, dan kedua; mengalokasikan secara benar dana hasil penghematan subsidi BBM yang mencapai Rp 125 triliun. Dampak negatif yang paling terasa dari kenaikan harga BBM adalah inflasi.

Menurut perkiraan Kementerian Keuangan, kenaikan harga BBM saat ini akan menambah inflasi 2 persen untuk dua bulan ke depan. Inflasi berdampak negatif khususnya bagi mereka yang berpenghasilan kecil dan pas-pasan karena inflasi menggerus daya beli mereka. Hanya saja harus diwaspadai apakah inflasi ini karena kenaikan riil berbagai biaya atau karena perilaku memanfaatkan mencari untung dan berspekulasi.

Perilaku memanfaatkan kesempatan mencari untung bisa saja dimanfaatkan oleh pedagang dan pengusaha. Maksudnya, kenaikan harga BBM dimanfaatkan untuk mencari kelebihan keuntungan dengan menaikkan harga barang melebihi kewajaran.

Untuk industri sebenarnya tidak ada alasan mengatakan bahwa kenaikan harga solar kali ini meningkatkan biaya sebab jika sesuai peraturan maka industri telah menggunakan solar nonsubsidi. Perilaku spekulatif biasanya ditunjukkan oleh para pedagang. Salah satunya dengan menimbun barang supaya pasokan langka di pasaran dan secara otomatis harga naik.

Kenaikan harga itu mereka klaim sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Untuk mengatasi inflasi sudah ada Tim Pengendalian Inflasi di Daerah (TPID) yang beranggotakan pejabat lintas dinas/lembaga, termasuk di dalamnya pejabat BI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Polri. Perilaku spekulatif bisa diberantas dengan meminta bantuan aparat kepolisian dan aparat penegak hukum yang lain.

Di samping itu, perlu melakukan berbagai operasi pasar untuk berbagai bahan kebutuhan pokok yang langka akibat ulah para spekulan. Hanya saja perlu dijaga agar hasil operasi pasar tersebut tidak jatuh ke pedagang besar.

Dana Infrastruktur

Hal berikut yang penting adalah mengalokasikan secara tepat dana atau anggaran hasil penghematan subsidi BBM. Pertama; tentu untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan rakyat miskin. Apa yang sudah dilakukan saat ini perlu diteruskan, yaitu pemberian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Kedua; untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Sesuai dengan rencana pembangunan tahun 2015 ada kekurangan dana Rp 85,7 triliun untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Dengan tambahan dana Rp 125 triliun hasil penghematan BBM maka kekurangan dana pembangunan infrastruktur tersebut bisa ditutup.

Beberapa pembangunan infrastruktur penting tahun 2015 adalah pertama; di bidang peningkatan ketahanan air antara lain pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 71,000 hektare, pembangunan lanjutan 21 waduk, serta 9 waduk baru, dan pengendalian banjir sepanjang 600 km, serta rehabilitasi dampak banjir sepanjang 450 km.

Kedua; di bidang peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar antara lain peningkatan rasio elektrifikasi (dari 83,2 persen menjadi 85,2 persen), meningkatkan akses air minum (dari 70 persen menjadi 70,25 persen), meningkatkan akses sanitasi (dari 60,5 persen menjadi 62,4 persen), dan menurunkan jumlah perumahan kumuh (dari 10 persen menjadi 8 persen).

Ketiga; untuk penguatan produktivitas nasional, antara lain peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan; pembangunan jalur kereta api (sepanjang 100 km) dan peningkatan kapasitas rel kereta api (700 km); pembangunan prasarana penyeberangan baru, dermaga sungai, dan dermaga danau; penyediaan kapal perintis, pembangunan dan peningkatan pelabuhan, pengembangan bandara; serta peningkatan jumlah pemancar dan studio.

Masyarakat seyogianya juga melakukan penghematan di segala bidang semisal membatasi mobilitas yang menggunakan motor dan mobil, menghemat pemakaian energi listrik dan ponsel, menurunkan ”selera” terhadap barangbarang konsumsi yang ingin dibeli, dengan membeli barang serupa yang berharga lebih murah (karena hanya ”kalah” merk), dan sebagainya. (10)

Harapan Baru Ekonomi

Oleh Nugroho SBM

HARAPAN baru ekonomi Indonesia yang lebih baik terus bertumbuh setelah Jokowi-JK dilantik sebagai presiden-wakil presiden, pada Senin (20/10). Terlebih setelah sebelumnya Jokowi bertemu Prabowo Subianto, yang juga hadir dalam pelantikan Jokowi.

Sampul Time edisi Senin, 27 Oktober 2014 pun menampilkan foto Jokowi dengan teks New Hope (Harapan Baru). Meskipun titik berat liputan majalah itu demokrasi politik, pasti ada ulasan aspek ekonomi mengingat keterkaitan erat dua aspek itu.

Hari-hari menjelang pelantikan dan berlanjut sesudahnya, pasar keuangan dan pasar modal menyambut positif kepemimpinan baru itu. Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sebelumnya melemah hingga ke di bawah 5.000, kembali menguat ke tingkat 5.000 ke atas.

Demikian pula rupiah yang melemah Rp 12.000 lebih per dolar AS, kembali menguat menjadi kurang dari Rp 12.000. Optimisme pasar disebabkan adanya rekonsiliasi antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Jokowi sebelum dilantik berprakarsa menemui tokoh KMP antara lain pimpinan DPR dan MPR, pimpinan Golkar dan PPP, dan terakhir Prabowo. Selain itu, rekam jejak kepemimpinan Jokowi selama jadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta diharapkan diterapkan setelah jadi presiden.

Sementara

Namun jangan lupa kemembaikan indikator di pasar uang dan pasar modal bersifat sementara. Banyak masalah fundamental ekonomi yang harus dibenahi supaya ekspektasi publik bisa menjadi kenyataan. Pertama; sesuai janjinya saat pidato pelantikan Jokowi ingin kembali menghidupkan sektor kelautan atau kemaritiman sebagai potensi ekonomi yang dilupakan.

Kemudian, meningkatkan transportasi laut dengan membangun tol laut, menggali potensi perikanan yang selama ini banyak dicuri nelayan asing, dan mengeksplorasi potensi wisata laut.

Kedua; membenahi iklim investasi, khususnya investasi asing, yang lebih besar dibanding investasi domestik. Selama ini, dana asing yang masuk ke Indonesia lebih banyak berupa investasi tidak langsung (portofolio) dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lain ketimbang investasi langsung (penanaman modal asing atau PMA).

Besarnya investasi portofolio bukanlah hal positif karena dana itu bersifat jangka pendek dan sangat mobile. Ada sedikit saja guncangan semisal kegaduhan politik atau gangguan keamanan maka dana investasi portofolio menguap. Hal itu berbeda dari dana PMA yang lebih permanen dan berjangka panjang.

Hingga 13 Oktober 2014 dana asing yang ditempatkan di Surat Utang Negara (SUN) Rp 444,4 triliun, sedangkan PMARp 228,5 triliun. Banyak kendala mengapa investasi langsung tidak tumbuh dengan baik. Salah satu hal yang paling dikeluhkan adalah buruknya infrastruktur.

Menurut Bank Dunia dan IMF, dana untuk pembangunan infrastruktur di suatu negara idealnya 5% dari PDB. PDB Indonesia 2013 adalah Rp 9.084 triliun sehingga idealnya dana untuk infrastruktur Rp 454,2 triliun.

Kenyataannya, anggaran infrastruktur dalam APBN 2015 hanya Rp 169 triliun, lebih kecil dibanding APBN 2014 sebesar Rp 206 triliun. Jika dihitung dari PDB Indonesia maka dana itu hanya 1,86%.

Kecilnya dana pembangunan untuk infrastruktur di Indonesia disebabkan besarnya pengeluaran yang bersifat wajib dan kesalahan alokasi untuk pengeluaran tidak produktif semisal gaji pegawai, dan terlebih subsidi BBM. Agar dana untuk infrastruktur bisa lebih besar lagi, Jokowi-JK harus berani mengurangi subsidi BBM dan merealokasi anggaran.

Ketiga; selama ini BI terjebak kebijakan antisipatif dalam merespons langkah The Fed yang dianggapnya akan mengurangi stimulusnya. Pengurangan stimulus itu dikhawatirkan membuat sejumlah pemilik dana dalam dolar AS menarik dolarnya dari Indonesia sehingga nilai tukar dolar AS terhadap rupiah menguat atau dengan kata lain rupiah melemah terhadap dolar, dengan segala dampak negatifnya.

Risiko Investasi

Hal ini membuat BI mempertahankan BI rate di tingkat tinggi, yaitu 7,5% yang mengakibatkan suku bunga kredit dan surat utang negara pun menjadi sangat tinggi.

Akibat berikutnya, pemilik dana lebih suka menempatkan dananya pada SUN yang bebas risiko dan berimbalan tinggi ketimbang berinvestasi langsung yang berisiko tinggi. Orang tidak tertarik berinvestasi karena tingginya suku bunga pinjaman dan risiko investasi itu sendiri.

Padahal BI belum perlu melakukan hal itu mengingat dalam waktu dekat Bank Sentral AS tidak bakal berani menarik stimulus dan menaikkan suku bunga. Memang angka penganguran di AS —salah satu indikator utama kemembaikan ekonomi— saat ini menurun.

Namun penurunan itu masih menunjukkan tingkat pengangguran tinggi, yang saat ini 5,9%. Untuk itu, Jokowi perlu melobi BI supaya segera menurunkan BI rate. Keempat; Jokowi harus mendekatkan program-programnya supaya bisa mengatasi problem di lapangan.

Ia perlu terus melanjutkan gaya blusukan supaya bisa menghasilkan program konkret. Para menteri harus mengikuti kebiasaannya itu supaya semua kebijakan kementerian menyentuh persoalan nyata di masyarakat. (10)

Krisis Dan Kebijakan Dana Talangan

 Oleh Nugroho SBM

TULISAN Denni P Purbasari, "Krisis 2008: Fiksi Ilmiah atau Fakta" (Kompas, 24/7/2014), menarik untuk ditanggapi.  Pertama, tulisan itu cenderung membela pelaku yang terseret dalam kasus pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun. Pelaku yang sudah divonis adalah Budi Mulya. Namun, Budi Mulya hampir pasti akan menyeret sejumlah nama seperti Miranda Goeltom, Siti Fadjrijah, Muliaman D Hadad, dan Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI. Menurut saya, putusan hakim terhadap Budi Mulya sudah tepat dan merupakan pintu masuk untuk mengungkap "misteri" Bank Century. Kedua, tulisan itu juga menganggap enteng para hakim yang memvonis Budi Mulya. Menurut saya, sebelum memutuskan, biasanya para hakim meminta pendapat dari para ahli sehingga keputusan yang dijatuhkan bukan keputusan yang sembarangan. 

Bukan di krisis keuangannya 
Ketiga, ada kesan bahwa pemberian dana talangan kepada Bank Century sudah tepat karena pada 2008 memang terjadi krisis keuangan di Indonesia dan apabila tidak dilakukan kebijakan penalangan kepada Bank Century, krisis akan semakin parah. Menurut saya, kesimpulan ini agak salah arah (misleading). Kebijakan pemberian talangan kepada Bank Century justru dipertanyakan bukan terkait dengan persoalan ada tidaknya krisis keuangan tahun 2008, melainkan alasan jika Bank Century tidak diselamatkan, maka akan punya dampak sistemik pada sistem keuangan Indonesia dan besarnya dana penyelamatan yang sampai Rp 6,7 triliun. Sampai saat ini pun BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tak punya jawaban pasti dan kuantitatif tentang kriteria dampak sistemik Bank Century sehingga harus diberi talangan sebesar Rp 6,7 triliun. Sebenarnya sudah ada beberapa definisi tentang dampak atau risiko sistemik ditutupnya suatu bank  sehingga BI dan KSSK dengan bantuan para akademisi bisa mengembangkan alat ukur secara kuantitatif tentang dampak sistemik suatu bank. Pertama, Oliver de Brandt dan Philippe Heartman (2000) dalam kertas kerja yang diterbitkan oleh Bank Sentral Eropa (Working Paper Nomor 35/2000) menyebutkan dampak atau risiko penutupan suatu bank atau lembaga keuangan dikatakan sistemik jika berita buruk atau berita tentang penutupan tersebut menyeret bank atau lembaga keuangan lain ikut terpuruk.  Jadi, misalnya, ada sebuah bank ditutup, hal tersebut  memancing pemilik simpanan atau deposan menarik dananya sehingga bank-bank lain tersebut kesulitan likuiditas dan akhirnya ikut bangkrut. Kedua, definisi dari Houben, Kakes, dan Schinasi (2004) dari IMF. Menurut mereka, risiko atau dampak sistemik berasal dari empat penyebab: bank itu sendiri, keterkaitan antarbank, perundang-undangan, dan kondisi ekonomi makro. Risiko dari bank itu sendiri adalah jika bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, baik dalam pengelolaan simpanan maupun penyaluran kredit, sehingga memancing ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan. Adapun keterkaitan antarbank adalah jika bank yang ditutup mempunyai aset di bank lain atau asetnya berasal dari bank lain dalam jumlah besar, sehingga ketika bank tersebut ditutup, menyeret bank-bank lain dalam kesulitan. Sementara dampak sistemik dari aspek hukum atau perundang-undangan dapat dibagi dua, yaitu yang disebut sebagai error omission dan error commission. Yang disebut pertama adalah kejahatan perbankan yang dilakukan dengan sengaja melanggar peraturan. Sementara yang disebut kedua adalah kejahatan perbankan karena belum ada peraturan atau UU yang mengaturnya. Sumber terakhir adalah kondisi ekonomi yang memburuk. Karena kondisi ekonomi suatu negara memburuk, maka akan membuat berbagai kegiatan usaha, termasuk perbankan, juga akan memburuk. Definisi ketiga datang dari kesepakatan para ahli keuangan di AS ketika menilai bangkrutnya perusahaan keuangan Goldman Sachs dan AIG. Risiko ditutupnya suatu bank atau lembaga keuangan lain, menurut mereka, adalah kalau suatu bank atau lembaga keuangan tersebut terlalu besar untuk gagal atau too big to fail (TBTF). Maksudnya karena ukuran bank/lembaga keuangan itu terlalu besar (misalnya dalam ukuran aset dan omzet), maka apabila ditutup, dampaknya sangat besar bagi lembaga sejenis dan bagi perekonomian pada umumnya. Menarik disimak pula nota kesepahaman (MOU) antara Bank Sentral Eropa, Badan Pengawas Keuangan, dan para menteri keuangan Eropa bernomor ECFIN/CEFCPE (2008) REP/53106 REV. Dalam nota kesepahaman itu ditekankan bahwa deposan harus siap kehilangan sebagian dari tabungan mereka. Artinya, penggunaan dana talangan dari dana milik masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah lewat pajak tidak boleh digunakan secara ceroboh untuk menolong bank atau lembaga keuangan lain yang tidak dikelola secara baik. 

Dalam negeri 
Definisi dari dalam negeri antara lain dikembangkan oleh Danareksa Research Institute (DRI) seperti ditulis oleh kepala ahli ekonominya, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kompas (14/9/2009). Menurut DRI, dampak sistemik sektor perbankan dapat dilihat dari indikator banking pressure index (BPI) atau indeks tekanan perbankan. Indeks ini disusun dari enam variabel, yaitu nilai tukar riil efektif, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), angka pengganda uang, produk domestik bruto (PDB) riil, nilai ekspor, dan suku bunga jangka pendek. Angka indeksnya antara 0 dan 1. Batas kritis indeks adalah 0,5. Kalau indeks lebih besar dari 0,5, industri perbankan akan terkena risiko sistemik dan jika angkanya lebih kecil dari 0,5, industri perbankan dalam kondisi aman. Sebenarnya dalam draf UU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Pasal 7 sudah dicantumkan lima aspek yang bisa digunakan untuk menilai apakah ditutupnya sebuah bank menimbulkan dampak sistemik atau tidak. Kelima aspek tersebut adalah institusi keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran, sektor riil, dan psikologi pasar. Kelima aspek itu yang menurut situs resmi BI dipakai untuk memutuskan bahwa penutupan Bank Century berdampak sistemik. Sayangnya UU JPSK tersebut sampai saat ini belum disahkan justru karena pasal tentang risiko sistemik ini. Sayangnya pula penjelasan pasal tersebut belum disertai dengan ukuran-ukuran kuantitatif yang pasti. Dari penjelasan BI terungkap bahwa argumen Oliver de Brandt dan Philippe Heartman (2000)—yaitu bahwa apabila suatu bank ditutup, itu akan membuat semua nasabah menarik dananya dari bank—yang dipakai BI untuk menalangi Bank Century dengan menyatakan ada 23 bank umum dan BPR yang kondisinya sama akan mengalami kesulitan karena diperkirakan nasabah akan menarik dananya dari bank-bank tersebut. Terhadap argumen ini dapat dipertanyakan, benarkah akan terjadi demikian? Para nasabah dengan pengalaman krisis ekonomi berkali-kali dan dengan adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah lebih rasional sehingga sangat kecil kemungkinannya melakukan penarikan dana besar-besaran. Lewat kriteria yang lain, yaitu too big to fail, bisa dinilai pula apakah Bank Century ukurannya cukup besar sehingga kalau ditutup akan berdampak besar dan sistemik. Jawabannya tidak karena proporsi dana pihak ketiga Bank Century terhadap total dana pihak ketiga di perbankan Indonesia hanya 0,08 persen, kreditnya hanya 0,72 persen dari total kredit, dan asetnya hanya 0,72 persen dari total aset perbankan Indonesia. Jadi, saya justru mendukung dan membenarkan vonis hakim terhadap Budi Mulya dan berharap putusan tersebut merupakan pintu masuk untuk mengungkap "misteri" Bank Century. 

Pola Korupsi Pajak

Oleh Nugroho SBM

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan ketua BPK Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus korupsi pajak yang diduga merugikan negara sampai Rp 375 miliar. Sangkaan itu dikenakan terhadapnya semasa menjabat direktur jenderal Ditjen Pajak Kemenkeu.

Modusnya, ia menyetujui pembebasan pajak bagi PTBCA yang mengajukan keberatan atas penetapan PPh Badan dengan dalih merugi. Tak hanya di Indonesia, perpajakan memang sektor ”basah” pada banyak negara, yang menjadi lahan subur korupsi. Korupsi sektor pajak sangat merugikan karena penerimaan pajak yang sampai saat ini menjadi andalan APBN kita (sekitar 70% penerimaan APBN berasal dari pajak) berkurang dari seharusnya.

Akibatnya, kemampuan negara membiayai berbagai program, antara lain pembangunan infrastruktur, menjadi berkurang. Kondisi itu pasti merugikan masyarakat. Antisipasi pencegahan korupsi pada sektor pajak, perlu tahu lebih dulu pola korupsi pada sektor itu. Ada tiga pola korupsi perpajakan (Korupsi: Sebab, Sifat dan Fungsi, SH Alatas, 1987), pertama; pola transaktif-nepotis.

Pola ini terjadi pada perekrutan atau penempatan pegawai pajak. Disebut korupsi transaktif karena ada transaksi dalam korupsi. Bagian personalia mendapat uang suap terkeiat penempatan pegawai, sedangkan pegawai itu mengincar Kantor Pajak yang ’’basah’’ atau menghindari penempatan di daerah terpencil. Bersifat nepotis karena biasanya dilakukan oleh mereka yang masih ada hubungan saudara atau sudah mengenal baik satu sama lain.

Pola ini juga menjadi mekanisme mempertahankan budaya korupsi pada sektor perpajakan. Pegawai baru di Ditjen Pajak selalu berhadapan dengan tradisi seperti ini. Mereka akan dihadapkan pada dua pilihan: ikut dalam praktik korupsi atau tetap lurus/jujur. Memilih jujur tak menjadi masalah, sepanjang tidak bicara. Kalau sampai membongkar praktik korupsi, pegawai yang jujur tersebut berisiko dimutasi ke daerah terpencil.

Kedua; pola autogenik-ekstortif. Pola ini biasanya terjadi dalam administrasi pajak. Disebut bersifat autogenik karena korupsi yang dilakukan petugas pajak mengikuti kewenangan yang melekat padanya. Adapun bersifat ekstortif karena dengan kewenangan itu terjadi pula praktik pemerasan.

Pola ini menggambarkan bagaimana petugas pajak meminta imbal jasa untuk pengurusan administrasi. Proses administrasi perpajakan seperti pembebasan pajak, keringanan pajak, restitusi pajak, dan lain-lain selalu melalui proses rumit dan panjang . Dengan memberikan uang pelicin kepada petugas pajak, proses itu bisa dipersingkat. Ketiga; pola transaktif-autogenik. Pola ini biasa terjadi dalam negosiasi pajak.

Pola ini menunjukkan bagaimana praktik korupsi pada sektor pajak berjalan dengan asas saling menguntungkan, baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Wajib pajak bisa mendapat pengurangan dari kewajiban seharusnya, sedangkan petugas pajak mendapat komisi atas pengurangan kewajiban tersebut.

Dalam beberapa kasus, kadang negosiasi pajak dilakukan secara ekstortif. Dalam hal ini, wajib pajak diperas oleh petugas pajak dengan mengenakan tagihan teramat besar. Tapi besar tagihan itu bisa diturunkan sesuai kesepakatan dengan imbalan uang kepada oknum pegawai pajak.

Pembuktian Terbalik

Pola-pola korupsi transaktif yang saling menguntungkan pada sektor pajak sulit dibongkar, kecuali dengan sepenuhnya menerapkan sistem pembuktian terbalik. Sayang, perangkat hukum kita belum mengadopsi sistem pembuktian terbalik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor hanya menerapkan pembuktian terbalik secara terbatas.

Pembuktian terbalik menjadi hak terdakwa dalam pengadilan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dan beban pembuktian masih ada pada kejaksaan sebagai penuntut umum. Karena itu, usulan menerapkan pembuktian terbalik sulit dilakukan karena harus mengubah UU Antikorupsi terlebih dulu. Terobosan yang bisa digunakan adalah memberikan perlindungan terhadap saksi dengan menggunakan UU tentang Perlindungan Saksi. Dirjen Pajak bisa memberikan perlindungan kepada pelapor yang menginformasikan petugas pajak yang nakal. Atas informasinya, wajib pajak tak akan mendapat sanksi, baik pidana maupun denda.

Secara pendekatan ekonomi keuangan sebenarnya banyak yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi pada sektor perpajakan. Ada dua contoh, pertama; dengan mengurangi kontak langsung antara petugas pajak dan wajib pajak supaya tak terjadi negosiasi.

Upaya ini dilakukan misal melalui pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Memang belum semua transaksi bisa dilakukan secara online serta tidak semua wajib pajak melek teknologi dan memiliki sarana dan prasana elektronik untuk melakukannya. Ke depan, Ditjen pajak perlu didorong untuk terus menyempurnakan sistem perpajakan online agar semua transaksi perpajakan bisa dilakukan secara online. Kedua; menaikkan gaji pegawai pajak atau dikenal dengan program renumerasi. Namun tampaknya seberapa pun tinggi gaji yang diterima, pegawai negeri tetap ’’tidak puas’’. Kuncinya bukan pada gaji melainkan sistem perekrutan.

Selama ini aspek moralitas memiliki bobot kecil dalam perekrutan pegawai negeri, lebih menonjolkan aspek keterampilan dan pendidikan. Ke depan, aspek moral hendaknya menduduki syarat paling utama dalam perekrutan pegawai negeri. (10)

— Dr Nugroho SBM MSi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro

Efek Jokowinomics

Oleh Nugroho SBM

PASAR saham dan valuta asing merespons positif pencalonan Jokowi sebagai presiden dari PDIP. Setelah deklarasi itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 3,2% menjadi 4.878, level tertinggi pada tahun ini. Rupiah juga menguat menjadi Rp 11.355 per dolar AS. Jauh sebelum pengumuman itu, banyak bank asing memprediksi kondisi ekonomi Indonesia akan membaik yang dicerminkan oleh kemenguatan nilai rupiah terhadap dolar AS.

Malayan Banking BHD membuat skenario andai Jokowi menjadi presiden maka kurs rupiah/dolar AS bisa mencapai Rp 11.300 dan andai bukan Jokowi Rp 11.700. Bank OCBC memprediksi andai Jokowi presiden maka kurs rupiah/dolar AS adalah Rp 12.000, dan andai bukan Jokowi Rp 12.600.

Sementara itu, Rabbo Bank Internasional memprediksi kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp. 11.750 dan jika bukan Rp 11.800. Tak ketinggalan, lembaga pemeringkat utang dan ekonomi internasional Morgan Stanley memprediksi andai Jokowi menjadi RI 1 maka kurs rupiah/ dolar AS Rp 11.800.

Hal ini mencerminkan pelaku pasar dan ekonomi merespons positif pencapresan Jokowi, termasuk keterpilihannya. Tapi sebenarnya, Indonesia tanpa pencapresan Jokowi pun merupakan pasar menarik baik bagi investasi asing langsung (pendirian pabrik) maupun investasi portofolio (pembelian surat berharga dan spekulasi dalam valuta asing).

Alasan bagi investasi asing langsung adalah jumlah penduduk yang besar dengan mereka yang berpendapatan menengah yang cukup besar, dan terus bertambah. Juga Indonesia mendapatkan bonus demografi berupa penduduk usia produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang baik.

Hanya selama ini potensi ini tersembunyi akibat infrastruktur yang buruk, ekonomi biaya tinggi akibat merajalelanya korupsi, dan berbelitnya birokrasi. Maka ketika Jokowi dicapreskan oleh PDIP timbul efuforia yang mungkin bersifat sesaat. Kondisi itu dalam analisis pasar modal dan pasar valuta asing disebut faktor teknikal.

Faktor teknikal ini biasanya faktor nonekonomi (seringkali adalah faktor politik) dan bersifat sementara. Faktor teknikal lain adalah spekulasi. Spekulan tentu akan memanfaatkan tiap kejadian apa pun untuk memainkan kurs di pasar valuta asing, termasuk dalam pencapresan Jokowi ini.  

Namun tampaknya pencapresan Jokowi, dan banyak yang meramalkan ia hampir pasti menjadi presiden, juga dilandasi pertimbangan mendasar (fundamental) yang bersifat ekonomi dan jangka panjang. Faktor fundamental itu pertama; Jokowi dikenal sebagai figur jujur dan bersih dan terus membenahi birokrasi di tempat memimpin (Surakarta dan DKI Jakarta).

Kedua; PDIP diperkirakan menguasai mayoritas kursi DPR sehingga pemerintahan lebih stabil. Keputusan atau kebijakan di bidang ekonomi lebih mudah diambil tanpa faktor transaksional. Dengan demikian dunia usaha lebih tenang menjalankan bisnis. Tidak seperti sekarang kabinet diwarnai koalisi pelangi yang sering menghambat peluncuran kebijakan ekonomi yang positif.

Ketiga; pilpres diperkirakan satu putaran sehingga masa tunggu bagi dunia usaha lebih singkat. Setelah pilpres maka dunia usaha bisa segera melanjutkan usaha. Keempat; Jokowi mendapat dukungan dari masyarakat sipil secara luas. Ini memungkinkan pemerintahannya lebih stabil karena tak diganggu protes masyarakat.

Kelima; banyak kalangan bahkan membuat proyeksi lebih jauh, yaitu andai Jokowi menjadi presiden dan pemerintahannya efektif dan bersih maka ada beberapa sektor usaha yang prospektif atau melaju cepat, yaitu infrastruktur, properti, perbankan, dan otomotif.

Syarat Berusaha

Namun, ada beberapa syarat yang dituntut oleh dunia usaha bila kelak Jokowi terpilih menjadi presiden. Pertama; kabinet, khususnya posisi kunci di bidang ekonomi, seperti menko ekuin, menkeu, menteri BUMN, dan menteri ESDM ditempati orang yang benar-benar kompeten.

Selama ini sudah beredar kabinet bayangan yang disusun oleh PDIP jika nanti Jokowi dan PDIP memimpin di eksekutif dan legislatif. Namun banyak diisi oleh kader banteng bermoncong putih yang saat ini di parlemen. Ada baiknya PDIP mempertimbangkan pola kabinet ahli (zaken kabinet) zaman Soeharto.

Terlepas dari kekurangan rezim Orba, salah satu kebaikannya adalah dalam menyusun kabinet. Soeharto jeli memilih orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu orang nonbirokrasi dan nonpolitis, seperti pakar dari perguruan tinggi. PDIP bisa mencontohnya. Kedua; Jokowi dan jajarannya harus punya visi khusus di bidang ekonomi. Masa depan paling dekat adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Artinya, Jokowi dan jajarannya harus memberi landasan kuat lewat berbagai kebijakan supaya dunia usaha Indonesia bisa bersaing dengan sesama negara ASEAN.

Tahun 2015 barangkali isu pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral AS direalisasikan. Ini juga membawa berbagai persoalan ekonomi serius bagi Indonesia, antara lain kemerosotan kurs rupiah terhadap dolar AS dan kemeningkatan suku bunga akibat antisipasi BI menahan kurs rupiah/dolar AS supaya tidak terjun bebas.

Ketiga; Jokowi dan jajarannya harus memiliki diplomasi luar negeri yang baik. Banyak pihak menyebut diplomasi luar negeri kita selama ini lemah. Dengan kelemahan itu, Indonesia mudah dipermainkan oleh lembaga ekonomi internasional, seperti IMF dan WTO serta negara seperti AS (dalam kontrak pertambangan). Hal ini bisa diatasi asalkan Jokowi tepat memilih menlu dan dubes. ●

Asuransi Bencana Alam

Oleh Nugroho SBM

Menkeu M Chatib Basri baru-baru ini kembali melontarkan ide mengenai asuransi bencana alam sehubungan banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia, termasuk di Jateng.

Pengelolaannya yaitu pemerintah lewat APBN membayar premi dan asuransi tersebut dilaksanakan oleh perusahaan besar asuransi, biasanya perusahaan asing.

Idenya itu dilandasi fakta bahwa dana APBN tidak pernah cukup untuk membiayai penanggulangan bencana alam. Sebagai contoh dalam APBN 2014, dana untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya dialokasikan Rp 3 triliun. Padahal dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana bisa puluhan triliun rupiah.

Namun pelaksanaan asuransi bencana alam yang preminya dibayar oleh pemerintah tersebut masih menghadapi persoalan landasan hukum. Misalnya saja, andai tidak ada bencana alam, pemerintah tetap harus membayar premi asuransi.

Pertanyaannya, apa landasan hukumnya? Dasar hukum yang selama ini digunakan untuk penanggulangan bencana adalah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dalam PPtersebut ada empat bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu pengurangan risiko bencana, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penatakelolaan bencana. Sayang, dua regulasi itu sama sekali tak menyinggung asuransi bencana alam.

Padahal asuransi bisa berperan dalam mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana alam. Beberapa jenis asuransi bisa memberi ganti rugi dampak bencana, yaitu asuransi harta benda, kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa. Sebenarnya ada solusi untuk menjembatani. Pertama; dalam jangka panjang perlu merevisi UU dan PP tersebut.

Pemerintah secara eksplisit perlu memasukkan perihal asuransi untuk bencana alam yang preminya ditanggung pemerintah lewat APBN, dan mungkin juga APBD.

Kedua; pemerintah mewajibkan masyarakat mengasuransikan harta bendanya, misal rumah. Ini memang bukan perkara mudah. Di Amerika Serikat (AS) yang dianggap sudah melek asuransi saja tidak semua orang mengasuransikan rumahnya. Data hasil riset National Hurricane Survival Initiative menunjukkan bahwa kurang 50% rumah di AS di wilayah yang rentan badai diasuransikan.

Pemanfaatan CSR

Hal yang sama terjadi di Jepang. Klaim asuransi gempa di Kobe pada Januari 1995 ternyata hanya 5 persen dari total kerugian. Mungkin kita bisa mencontoh inisiatif pemerintah di Turki yang mewajibkan asuransi bencana alam bagi pemilik ruko, rumah, dan apartemen.

Bencana yang sering terjadi di Turki adalah gempa bumi. Untuk asuransi kesehatan, yang dilakukan pemerintah lewat BPJS sudahlah tepat. Hanya untuk asuransi jiwa, barangkali perlu digiatkan lagi.

Ketiga; pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta untuk memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR). Selama ini dana CSR sangat besar namun penggunaannya tidak terarah karena bergantung perusahaan bersangkutan.

Supaya penggunaannya lebih terarah, pemerintah pusat, termasuk Pemprov Jateng, sebenarnya bisa mengarahkan. Hanya berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, aparatur pemerintah takut melakukan karena belum ada landasan hukumnya sehingga takut dianggap korupsi.

Mungkin perlu payung hukum sehingga ada dasar hukum bagi pemerintah pusat dan pemda untuk mengoordinasikan penggunaan dana CSR, antara lain untuk penganggulangan bencana. Keempat; pemerintah bisa menerbitkan obligasi atau surat utang pemerintah untuk penanggulangan bencana. Obligasi atau surat utang negara tersebut kemudian bisa diperjualbelikan di pasar modal.

Di luar negeri, obligasi demikian sering disebut catastrophic bond. Ini bisa menjadi sumber pendanaan penanggulangan bencana mendampingi dana risiko fiskal di APBN yang sudah dinyatakan wajar tanpa syarat oleh BPK. (10)

— Dr Nugroho SBM MSi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang