Nugroho SBM: DPR Semestinya Berjuang Untuk Rakyat

DPR menerima kucuran anggaran tambahan sangat besar. Dengan dalih untuk meningkatkan kapasitas, setiap anggota DPR menerima dana tambahan Rp 1,78 miliar per tahun. Itu untuk menggaji  tenaga ahli dan tenaga administrasi serta mendanai rumah aspirasi. Apa implikasinya? Berikut perbincangan dengan ekonom dari Universitas Diponegoro, Dr Nugroho SBM MSi.

Dari mana tambahan dana itu?
Saya memperkirakan diambilkan dari penurunan harga minyak dunia. Selisih harga minyak internasional yang lumayan membuat pemerintah memiliki cukup anggaran. Harga minyak  mentah memang terus anjlok, bahkan pernah menyentuh rekor terendah 60 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.
Dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah dinaikkan menjadi Rp 8.500, yang merupakan harga keekonomian (tanpa subsidi sama sekali), pemerintah bisa memperoleh penghematan subsidi antara Rp 110 triliun dan Rp 140 triliun. Penurunan harga minyak dunia menjadi 60 dolar AS per barel membuat harga keekonomian menjadi Rp 7.000/liter, sehingga penghematan subsidi BBM membesar menjadi sekitar Rp 250 triliun.
Pada mulanya anggaran itu bakal dikonsentrasikan di bidang infrastruktur.  Namun kenyataannya ada indikasi  dana dikucurkan untuk belanja pegawai dan belanja barang.

Mengapa bisa muncul dana tambahan untuk DPR?
Kalau itu jelas melalui mekanisme politik. DPR pasti bersikukuh untuk bisa meningkatkan kapasitas diri. Saya tak sepakat anggaran sebesar itu dipakai untuk alasan tersebut.

Maksud Anda?
Ya, saya melihat ada kebutuhan yang lebih luas. Nilai anggaran itu sangat besar bagi rakyat. Tentu lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk bidang infrastruktur. Dengan dana itu bias membangun jalan, waduk, atau sebagainya yang bermanfaat langsung. Banyak daerah kebanjiran. Apakah tidak lebih bijak menyalurkan dana semacam itu secara tepat?

Apa dasar dan tujuan di balik penambahan anggaran besar itu?
Tujuannya jelas, ingin memenuhi keinginan DPR. Bukankah mereka menghendaki upaya peningkatan kapasitas diri? Namun, haruskah upaya itu disetujui tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih bermanfaat? Ada semacam kesan menghamburkan anggaran bila alasannya hanya meningkatkan kualitas wakil rakyat di parlemen.

Menurut pendapat Anda seyogianya bagaimana?
Idealnya butuh pengkajian ulang penetapan anggaran semacam itu. Paling tidak tahun-tahun berikutnya harus tersusun skema anggaran yang lebih prorakyat. Jangan sampai anggaran  itu mengucur tanpa manfaat.

Apa implikasinya secara politik?
Berbicara soal implikasi politik sepertinya belum muncul persoalan. Hanya bila kita cermati lebih mendalam, masyarakat akan makin yakin dengan profil wakil mereka. Dari waktu ke waktu tetap saja para wakil rakyat belum bersedia mendahulukan kepentingan orang-orang yang diwakili.
Apabila alasan yang diajukan sekadar untuk memperkuat kapasitas, kenapa harus menggaji sebanyak 3.920 orang tenaga ahli dan staf administrasi? Saya menilai itu kurang rasional.

Bukankah DPR memang butuh meningkatkan kapasitas?
Alasan itu memang harus didukung. Rakyat butuh kepanjangan tangan yang memadai untuk menyalurkan aspirasi mereka di Senayan. Masyarakat sangat butuh terwakili DPR yang mempunyai kecakapan memadai.
Akan tetapi jika dengan alasan semacam itu malah meminta jatah anggaran besar, bagaimana nurani mereka melihat masih banyak penderitaan rakyat? Kelak bukan aspirasi yang akan mereka serap, melainkan justru keluh kesah masyarakat.

Apa saran Anda?
Anggaran senilai itu sebaiknya dihemat. Bisa juga dipangkas. Itu berarti pemberian tunjangan tak seyogianya semahal  itu. Perlu diperkecil demi empati atas kesadaran masyarakat yang telah rela menyalurkan suara untuk memilih wakil mereka.
Belum lagi rakyat harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan negara. Apakah wakil rakyat harus memiliki staf ahli dan administrasi sebanyak itu? Kurangi jumlahnya, sehingga anggaran yang diperlukan tak membengkak. Syukur-syukur bisa gabungan, yakni beberapa anggota DPR memiliki satu staf ahli.

Apakah kebijakan itu akan berdampak ekonomi?
Kalau dikaitkan dengan ekonomi, dampaknya jelas. Betapa tidak? Jika anggaran itu disetujui dari tahun ke tahun, apalagi jumlahnya terus naik, akan berimbas. Yang jelas untuk tahun ini saja pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1,63 triliun.
Bagaimana dengan tahun-tahun anggaran berikutnya? Apakah kita yakin tak akan makin memberatkan asumsi APBN?  Saya mendengar, ada alokasi Rp 635 miliar juga untuk kebutuhan Sekretariat Jenderal DPR.
Kecilnya dana pembangunan untuk infrastruktur di Indonesia disebabkan oleh pengeluaran besar yang bersifat wajib dan kesalahan alokasi untuk pengeluaran tidak produktif, seperti gaji pegawai.

Apakah itu akan memperkuat posisi (tawar) di hadapan pemerintah (eksekutif)?
Posisi tawar seperti apa? Kalau dari sisi kepentingan mereka, jelas sudah tercapai. Pemerintah juga telah menyetujui alokasi anggaran untuk penguatan kapasitas DPR. Namun seharusnya tidak seperti itu yang mereka inginkan. Pada prinsipnya, justru bagaimana supaya posisi tawar DPR tinggi saat memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu harapan kita.

Bagaimana pengaruhnya bagi pemerintahan secara sektoral dan keseluruhan? Kalau belanja pegawai selalu naik, terntu berpengaruh terhadap pembangunan. Keinginan membangun prasarana-sarana bakal terkendala. Sebab, anggarannya akan tersedot untuk kepentingan belanja itu.
Kenapa saya berkeinginan ada penyusunan anggaran yang lebih baik? Tentu supaya muncul keseimbangan di semua sektor. Pembangunan berjalan baik, kebutuhan belanja yang lain tercukupi. Sekarang, tinggal menunggu kiprah DPR dengan pemberian tambahan dana cukup fantastis itu. (51)