Jumat, 19 Nov 2010 15:17:25 WIB | Oleh : Achmad Zaenal
ANTARA - Ekonom Universitas Diponegoro Semarang Nugroho SBM menilai pengurangan atau pencabutan subsidi bahan bakar minyak bakal mengurangi daya saing produk nasional hanya mitos karena ekonomi biaya tinggi lebih banyak bersumber dari beragam pungutan.
Ia ketika diminta pendapatnya di Semarang, Jumat, mengatakan sejumlah negara yang tidak menerapkan subsidi harga BBM tetap memiliki daya saing tinggi karena mereka mampu mengelola birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan.
"Subsidi harga BBM bisa saja dicabut, namun birokrasi (perizinan) harus disederhanakan. Berbagai pungutan liar (red tape) yang saat ini bisa mencapai 10-30 persen dari ongkos produksi, wajib dihilangkan," katanya.
Ia mengingatkan berbagai pungutan itulah yang secara riil lebih menganggu daya saing dibanding masalah lain, misalnya, pengurangan atau pencabutan subsidi harga BBM.
Menurut dia, selama ini subsidi harga BBM lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas yang memiliki daya beli tinggi. Segmen ini sebenarnya lebih dari sekadar mampu untuk membeli BBM nonsubsidi, katanya.
APBN 2010 mengalokasikan anggaran subsidi BBM Rp88,8 triliun dengan kuota volume dari semula 36,5 juta kiloliter, menjadi 38 juta kiloliter dalam APBN Perubahan 2010.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan dari plafon 36,5 juta kiloloter, kemungkinan konsumsi BBM bersubsidi akan terlampaui sampai 38 juta kiloliter meski anggarannya masih memadai.
Subsidi harga BBM dikhawatirkan bakal melonjak bersamaan dengan melonjaknya penjualan sepeda motor dan mobil, yang hingga akhir 2010 diperkirakan masing-masing terjual hingga tujuh juta dan 750 ribu unit.
Setelah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi menakjubkan selama tiga tahun terakhir di tengah krisis ekonomi dahsyat yang melanda AS dan Eropa, menurut Nugroho, inilah momentum terbaik untuk mengkaji ulang subsidi harga BBM.
Pengurangan atau bahkan pencabutan subsidi BBM selama ini selalu mendapat penentangan dari berbagai kelompok, termasuk kelas menengah yang memiliki memiliki saluran dalam mengartikulasikan kepentingannya.
"Kebijakan pengurangan subsidi harga BBM memang ujian berat bagi pemerintah, soalnya jika tidak pandai-pandai mengelola golongan menengah, maka akan ada gejolak. Semua revolusi biasanya digerakkan golongan menengah," kata Nugroho.
Ia mengatakan, anggaran yang diperoleh dari pengurangan subsidi harga BBM sebagian besar nantinya harus dimasukkan dalam pos belanja dengan sasaran kelompok bawah, misalnya biaya pendidikan, kesehatan, dan modal usaha.
Bentuknya, kata Nugroho, bisa berupa kompensasi langsung dalam wujud bantuan langsung tunai maupun penggratisan biaya pendidikan dan kesehatan untuk mereka yang miskin. Sistem subisidi yang tepat sasaran harus dibarengi dengan pengawasan ketat, misalnya, dengan sistem kupon.
Menurut dia, selama ini komunikasi politik menyangkut kebijakan populis tidak dibarengi dengan teladan konkret para petinggi sehingga kebijakan itu malah mendapat penentangan, seperti menaikkan harga BBM atau tarif dasar listrik.
"Komunikasi politik yang baik, tentu saja dengan perbuatan dan contoh nyata, misalnya, selalu membeli BBM nonsubsidi atau tidak membagikan kupon subsidi kepada kerabatnya," demikian Nugoroho SBM. m
tersedia di http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=37524
Tampilkan postingan dengan label Komentar di Media Massa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Komentar di Media Massa. Tampilkan semua postingan
Jumat, 19 November 2010
Selasa, 16 Maret 2010
Investasi Australia Harus Untungkan RI
Koran Jakarta, Rabu, 17 Maret 2010
JAKARTA – Pemerintah dinilai harus memastikan agar kerja sama dengan Australia untuk merangsang investasi khususnya di kawasan Indonesia timur tidak merugikan kepentingan negara di masa depan.
Pemerintah menggandeng negara benua itu untuk menanamkan modal pada sektor pangan dan energi, diharapkan dapat mendorong investasi dan berharap kerja sama tersebut dapat dibahas Juni.
“Keuntungan kerja sama itu bagi Indonesia di antaranya dapat memperkecil kesenjangan di kawasan timur dan barat.
Tetapi Indonesia harus berhati-hati saat membuat kontrak kerja sama pengolahan sumber daya alam,” kata ekonom Universitas Diponegoro Nugroho SBM saat dihubungi Senin (15/3).
Kewaspadaan tersebut, kata dia, diperlukan agar kesalahan yang pernah dibuat saat melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan Amerika Serikat tidak terulang.
Pemerintah telah memiliki kontrak pengolahan dengan Freeport di Papua dan Newmont di Nusa Tenggara. “Kerja sama ini hendaknya tidak menimbulkan kantong- kantong terasing di sekitar lokasi proyek karena ke untungan ekonomi tidak mereka rasakan. Dalam jangka pendek tidak apa-apa, jangka panjang dapat menimbulkan gejolak,” kata Nugroho.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan rencana menggandeng Australia tersebut tidak hanya sebatas bantuan atau teknis, tetapi juga pengembangan.
Dia mengatakan terdapat enam provinsi yang akan digarap yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Maluku.
“Kerja sama tidak hanya bersifat teknis atau bantuan, tetapi mendorong investasi ke daerah timur terutama pertanian dan energi,” katanya di Jakarta, Senin.
“Kita harapkan pembicaraan itu segera di-follow up dan dimasukkan ke agenda salah satu working group joint commission yang dilakukan Juni.”
Pemerintah saat ini tengah memperdalam kajian dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengetahui potensi nilai investasi yang bisa dijaring ke depannya.
Tidak hanya mengandalkan investor asing, pemerintah melihat peluang mendapatkan pemodal dalam negeri.
Pemerintah telah mendapatkan komitmen investasi lebih dari 1 miliar dollar AS. “Coca Cola dan Thiess di atas 1 miliar dollar untuk ekspansi, belum lagi yang lain,” imbuh Hatta. Pemerintah juga bertekad untuk mendapatkan komitmen Australia untuk membantu swasembada sapi dan kedelai.
xav/E-4
Tersedia di http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=47590
JAKARTA – Pemerintah dinilai harus memastikan agar kerja sama dengan Australia untuk merangsang investasi khususnya di kawasan Indonesia timur tidak merugikan kepentingan negara di masa depan.
Pemerintah menggandeng negara benua itu untuk menanamkan modal pada sektor pangan dan energi, diharapkan dapat mendorong investasi dan berharap kerja sama tersebut dapat dibahas Juni.
“Keuntungan kerja sama itu bagi Indonesia di antaranya dapat memperkecil kesenjangan di kawasan timur dan barat.
Tetapi Indonesia harus berhati-hati saat membuat kontrak kerja sama pengolahan sumber daya alam,” kata ekonom Universitas Diponegoro Nugroho SBM saat dihubungi Senin (15/3).
Kewaspadaan tersebut, kata dia, diperlukan agar kesalahan yang pernah dibuat saat melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan Amerika Serikat tidak terulang.
Pemerintah telah memiliki kontrak pengolahan dengan Freeport di Papua dan Newmont di Nusa Tenggara. “Kerja sama ini hendaknya tidak menimbulkan kantong- kantong terasing di sekitar lokasi proyek karena ke untungan ekonomi tidak mereka rasakan. Dalam jangka pendek tidak apa-apa, jangka panjang dapat menimbulkan gejolak,” kata Nugroho.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan rencana menggandeng Australia tersebut tidak hanya sebatas bantuan atau teknis, tetapi juga pengembangan.
Dia mengatakan terdapat enam provinsi yang akan digarap yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Maluku.
“Kerja sama tidak hanya bersifat teknis atau bantuan, tetapi mendorong investasi ke daerah timur terutama pertanian dan energi,” katanya di Jakarta, Senin.
“Kita harapkan pembicaraan itu segera di-follow up dan dimasukkan ke agenda salah satu working group joint commission yang dilakukan Juni.”
Pemerintah saat ini tengah memperdalam kajian dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengetahui potensi nilai investasi yang bisa dijaring ke depannya.
Tidak hanya mengandalkan investor asing, pemerintah melihat peluang mendapatkan pemodal dalam negeri.
Pemerintah telah mendapatkan komitmen investasi lebih dari 1 miliar dollar AS. “Coca Cola dan Thiess di atas 1 miliar dollar untuk ekspansi, belum lagi yang lain,” imbuh Hatta. Pemerintah juga bertekad untuk mendapatkan komitmen Australia untuk membantu swasembada sapi dan kedelai.
xav/E-4
Tersedia di http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=47590
Minggu, 23 November 2008
Seharusnya Pemerintah Turunkan Harga Solar
Seharusnya Pemerintah Turunkan Harga Solar
SEMARANG--MI: Pemerintah seharusnya menurunkan harga solar, bukan premium yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya distribusi barang kebutuhan, kata pengamat ekonomi Nugroho SBM.
"Kalau harga premium yang diturunkan, itu tidak akan mampu mendorong penurunan harga barang lainnya, apalagi kalau penurunannya hanya Rp500 per liter," katanya di Semarang, Sabtu (7/11).
Ia mengatakan, kalau pilihannya hanya satu antara premium atau solar yang harganya diturunkan, seharusnya pemerintah memilih solar yang lebih banyak dikonsumsi kendaraan umum dan angkutan barang.
Staf pengajar Fakultas Ekonomi Undip Semarang itu mengemukakan, sebagian besar angkutan barang dan angkutan umum menggunakan bahan bakar solar sehingga kebijakan menurunkan harga premium tidak akan menyentuh sasaran merangsang penurunan harga barang lainnya.
Ia mengatakan tidak tahu pertimbangan ekonomi pemerintah untuk menurunkan harga premium, sebab bahan bakar ini lebih banyak dikonsumsi kendaraan pribadi sehingga secara makro bakal menyedot subsidi bahan bakar minyak (BBM) sangat besar tanpa memiliki efek berantai (mutiplier effects) yang berarti.
"Saya malah melihat kebijakan ini lebih banyak didasari pertimbangan politik untuk kepentingan Pemilu 2009. Ini (penurunan harga premium) tidak lebih dari kosmestik politik menjelang Pemilu 2009," katanya.
Menurutnya, harga minyak dunia yang terpangkas hingga di bawah US$60 per barrel seharusnya tidak hanya menurunkan harga salah satu jenis BBM. "Seharusnya secara bersamaan harga solar juga bisa di bawah Rp5.500 per liter," ujarnya.
Ia menambahkan, penurunan Rp500 per liter untuk premium tidak akan memiliki pengaruh berarti terhadap harga barang lainnya. "Kalau pun ada terhadap penurunan harga barang lainnya, itu sangat kecil," kata Nugroho.
Rencana pemerintah menurunkan harga premium per 1 Desember 2008 menjadi Rp5.500 dari Rp6.000 per liter, disambut dingin warga Kota Semarang.
Suparman, 58, warga Tembalang Semarang semula mengira harga premium bakal menjadi Rp4.500 atau Rp5.000, namun ternyata hanya turun Rp500 per liter. Alwi, juga warga Tembalang juga menyatakan tidak yakin harga barang kebutuhan akan ikut-ikutan turun setelah pemerintah memotong harga premium menjadi Rp5.500 per liter.
"Sangat jarang ada produsen mau menurunkan harga, sebab kalau harga diturunkan, mau naik lagi lebih sulit. Padahal tidak ada yang bisa menjamin harga BBM tidak akan naik lagi," kata pengusaha itu. (Ant/OL-01)
tersedia di http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDI0MDQ=
SEMARANG--MI: Pemerintah seharusnya menurunkan harga solar, bukan premium yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya distribusi barang kebutuhan, kata pengamat ekonomi Nugroho SBM.
"Kalau harga premium yang diturunkan, itu tidak akan mampu mendorong penurunan harga barang lainnya, apalagi kalau penurunannya hanya Rp500 per liter," katanya di Semarang, Sabtu (7/11).
Ia mengatakan, kalau pilihannya hanya satu antara premium atau solar yang harganya diturunkan, seharusnya pemerintah memilih solar yang lebih banyak dikonsumsi kendaraan umum dan angkutan barang.
Staf pengajar Fakultas Ekonomi Undip Semarang itu mengemukakan, sebagian besar angkutan barang dan angkutan umum menggunakan bahan bakar solar sehingga kebijakan menurunkan harga premium tidak akan menyentuh sasaran merangsang penurunan harga barang lainnya.
Ia mengatakan tidak tahu pertimbangan ekonomi pemerintah untuk menurunkan harga premium, sebab bahan bakar ini lebih banyak dikonsumsi kendaraan pribadi sehingga secara makro bakal menyedot subsidi bahan bakar minyak (BBM) sangat besar tanpa memiliki efek berantai (mutiplier effects) yang berarti.
"Saya malah melihat kebijakan ini lebih banyak didasari pertimbangan politik untuk kepentingan Pemilu 2009. Ini (penurunan harga premium) tidak lebih dari kosmestik politik menjelang Pemilu 2009," katanya.
Menurutnya, harga minyak dunia yang terpangkas hingga di bawah US$60 per barrel seharusnya tidak hanya menurunkan harga salah satu jenis BBM. "Seharusnya secara bersamaan harga solar juga bisa di bawah Rp5.500 per liter," ujarnya.
Ia menambahkan, penurunan Rp500 per liter untuk premium tidak akan memiliki pengaruh berarti terhadap harga barang lainnya. "Kalau pun ada terhadap penurunan harga barang lainnya, itu sangat kecil," kata Nugroho.
Rencana pemerintah menurunkan harga premium per 1 Desember 2008 menjadi Rp5.500 dari Rp6.000 per liter, disambut dingin warga Kota Semarang.
Suparman, 58, warga Tembalang Semarang semula mengira harga premium bakal menjadi Rp4.500 atau Rp5.000, namun ternyata hanya turun Rp500 per liter. Alwi, juga warga Tembalang juga menyatakan tidak yakin harga barang kebutuhan akan ikut-ikutan turun setelah pemerintah memotong harga premium menjadi Rp5.500 per liter.
"Sangat jarang ada produsen mau menurunkan harga, sebab kalau harga diturunkan, mau naik lagi lebih sulit. Padahal tidak ada yang bisa menjamin harga BBM tidak akan naik lagi," kata pengusaha itu. (Ant/OL-01)
tersedia di http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDI0MDQ=
Pemerintah Bakal Direpotkan Ulah Spekulan Minyak Internasional
Kapanlagi.com - Ulah spekulan yang menguasai perdagangan minyak internasional dikhawatirkan merepotkan pemerintah dan DPR pada tahun depan karena harus merevisi berulang kali asumsi harga minyak dalam RAPBN 2009, kata ekonom Undip Semarang, Nugroho SBM, Jumat (15/08/08).
"Tahun ini, 2008, memberi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR, betapa fluktuasi harga minyak bukan diakibatkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan minyak dunia," katanya menanggapi RAPBN 2009.
Pemerintah mengusulkan besaran asumsi harga minyak mentah dalam RAPBN 2009 senilai 140 dollar AS/barrel, seperti disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis.
APBN Perubahan 2008 menetapkan asumsi harga minyak 95 dollar AS, sedangkan realisasi selama semester I 2008 senilai 109,4 dollar. Perkiraan selama semester II sebesar 145,0 dollar AS dan realisasi selama 2008 diperkirakan mencapai 127,2 dollar AS.
Nugroho mengemukakan, ketika APBN 2008 disusun, tidak ada yang memprediksi harga minyak mentah dunia bakal meroket hingga 150 dollar AS/barrel karena tidak ada faktor fundamental yang mendorong kenaikan harga secara luar biasa.
Ketegangan politik di sejumlah kawasan, termasuk Timur Tengah memang terjadi, namun menurut dia, hal itu merupakan masalah klasik dan bukan menyebabkan terganggunya distribusi dan eksplorasi minyak.
"Kenaikan beberapa waktu lalu murni akibat ulah spekulan dengan menciptakan informasi yang mendorong orang untuk memaklumi kenaikan harga minyak," katanya. Kala itu diembuskan isu bahwa harga minyak akhir tahun 2008 bisa menembus 200 dollar AS/barrel.
Menurut kandidat doktor itu, negara pengekspor minyak (OPEC) mengatakan produksi mereka mencukupi kebutuhan pasar dan selama itu juga tidak terjadi lonjakan permintaan.
"Saya kira pengusaha minyak dari AS dan Arab menjadi bagian dari skenario mendongkrak kenaikan harga minyak dunia, dan mereka meraih keuntungan besar," katanya.
Karena fluktuasi harga minyak tidak lagi hanya ditentukan oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, katanya, maka sulit bagi pemerintah untuk menetapkan besar asumsi harga minyak pada RAPBN 2009.
Akan tetapi, katanya lagi, penetapan asumsi harus tetap dilakukan karena menjadi bagian dari penerimaan dan besaran subsidi harga BBM yang bakal digelontorkan kepada rakyat.
Ia menilai, asumsi harga minyak 140 dollar AS/barrel pada RAPBN 2009 merupakan angka yang moderat meskipun kecenderungan belakangan ini harga minyak melemah. Oleh karena itu, katanya, APBN 2009 nanti juga bisa mengalami beberapa kali perubahan.
Nugroho menyarankan pemerintah agar terus memperbesar penerimaan dari sektor pajak dan nonpajak, sebab potensi pajak selama ini belum tergarap optimal, apalagi produksi minyak juga tidak lagi mencukupi memenuhi kebutuhan domestik sehingga harus impor. Akibatnya, pemerintah memberi subsidi harga BBM sangat besar.
Pemerintah, katanya, juga harus lebih serius mengawasi jumlah produksi minyak (lifting) karena bisa jadi antara yang dihasilkan dengan yang dilaporkan berbeda sehingga merugikan negara. (*/lin)
DAPAT DIAKSES DI http://www.kapanlagi.com/h/0000245054.html
"Tahun ini, 2008, memberi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR, betapa fluktuasi harga minyak bukan diakibatkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan minyak dunia," katanya menanggapi RAPBN 2009.
Pemerintah mengusulkan besaran asumsi harga minyak mentah dalam RAPBN 2009 senilai 140 dollar AS/barrel, seperti disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis.
APBN Perubahan 2008 menetapkan asumsi harga minyak 95 dollar AS, sedangkan realisasi selama semester I 2008 senilai 109,4 dollar. Perkiraan selama semester II sebesar 145,0 dollar AS dan realisasi selama 2008 diperkirakan mencapai 127,2 dollar AS.
Nugroho mengemukakan, ketika APBN 2008 disusun, tidak ada yang memprediksi harga minyak mentah dunia bakal meroket hingga 150 dollar AS/barrel karena tidak ada faktor fundamental yang mendorong kenaikan harga secara luar biasa.
Ketegangan politik di sejumlah kawasan, termasuk Timur Tengah memang terjadi, namun menurut dia, hal itu merupakan masalah klasik dan bukan menyebabkan terganggunya distribusi dan eksplorasi minyak.
"Kenaikan beberapa waktu lalu murni akibat ulah spekulan dengan menciptakan informasi yang mendorong orang untuk memaklumi kenaikan harga minyak," katanya. Kala itu diembuskan isu bahwa harga minyak akhir tahun 2008 bisa menembus 200 dollar AS/barrel.
Menurut kandidat doktor itu, negara pengekspor minyak (OPEC) mengatakan produksi mereka mencukupi kebutuhan pasar dan selama itu juga tidak terjadi lonjakan permintaan.
"Saya kira pengusaha minyak dari AS dan Arab menjadi bagian dari skenario mendongkrak kenaikan harga minyak dunia, dan mereka meraih keuntungan besar," katanya.
Karena fluktuasi harga minyak tidak lagi hanya ditentukan oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, katanya, maka sulit bagi pemerintah untuk menetapkan besar asumsi harga minyak pada RAPBN 2009.
Akan tetapi, katanya lagi, penetapan asumsi harus tetap dilakukan karena menjadi bagian dari penerimaan dan besaran subsidi harga BBM yang bakal digelontorkan kepada rakyat.
Ia menilai, asumsi harga minyak 140 dollar AS/barrel pada RAPBN 2009 merupakan angka yang moderat meskipun kecenderungan belakangan ini harga minyak melemah. Oleh karena itu, katanya, APBN 2009 nanti juga bisa mengalami beberapa kali perubahan.
Nugroho menyarankan pemerintah agar terus memperbesar penerimaan dari sektor pajak dan nonpajak, sebab potensi pajak selama ini belum tergarap optimal, apalagi produksi minyak juga tidak lagi mencukupi memenuhi kebutuhan domestik sehingga harus impor. Akibatnya, pemerintah memberi subsidi harga BBM sangat besar.
Pemerintah, katanya, juga harus lebih serius mengawasi jumlah produksi minyak (lifting) karena bisa jadi antara yang dihasilkan dengan yang dilaporkan berbeda sehingga merugikan negara. (*/lin)
DAPAT DIAKSES DI http://www.kapanlagi.com/h/0000245054.html
Minggu, 14 September 2008
Komentar di Media Massa
KUR Jateng Tembus Rp1,2 T
Thursday, 04 September 2008
SEMARANG(SINDO) – Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Jateng hingga Agustus mencapai lebih dari Rp1,279 triliun untuk 235.373 debitur UMKM.
Realisasi tersebut hanya meningkat 10% dibanding Juli 2008 yang mencapai Rp1,16 triliun. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jateng mencatat PT Bank BRI menyalurkan KUR terbanyak yang mencapai Rp998,603 miliar atau hampir 78% dari total penyaluran KUR.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Abdul Sulhadi mengatakan, pencapaian tersebut memang masih jauh dari keinginan sebab jumlah UMKM di Jateng saat ini mencapai Rp2,6 juta. Namun,Sulhadi mengakui tidak semua UMKM tersebut mampu dijangkau oleh para pelaku perbankan.
”Memang perbankan kan tidak dididik untuk menjadi kreditur bagi para UMKM gurem. Jadi,wajar kalau mungkin ada beberapa UMKM yang belum terlayani,” katanya kemarin. Sulhadi juga memaklumi sikap perbankan yang lebih berhati- hati dalam menyalurkan kredit. Para perbankan lebih nyaman untuk menawarkan kredit kepada para nasabah lamanya yang mempunyai track record yang baik.
”Mereka mungkin akan berpikir untuk menawarkan kredit itu kepada nasabah lama ketimbang mencari nasabah baru.Mereka mungkin juga tidak ingin menanggung risiko,”jelasnya. Melihat pertumbuhan penyaluran KUR yang tidak terlalu cepat, Sulhadi berencana akan menjalankan program akselerasi atau percepatan untuk membantu para UMKM yang bankable namun belum terfasilitasi.
”Kita berencana akan menggandeng bank daerah yang mempunyai kemampuan dan berkeinginan untuk ikut membantu permodalan UMKM.Tetapi secara teknis masih harus dipertimbangkan lagi,”paparnya. Selain menggandeng bank daerah, Sulhadi juga menyebut lembaga koperasi akan turut menyalurkan permodalan bagi UMKM. ”Mungkin ini bisa disebut dengan KUR lokal,”ungkapnya.
Pengamat ekonomi Undip Nugroho SBM memilih adanya lembaga penjamin kredit di tingkat daerah sebagai solusi untuk mempercepat penyaluran KUR kepada para UMKM. Menurutnya, dengan adanya lembaga tersebut, bank tidak lagi khawatir ada kredit macet.
”Baiknya badan penjamin kredit yang dulu pernah diwacanakan di Jateng segera direalisasikan karena itu sangat membantu para UMKM mendapatkan kredit,”terangnya. (sari septiyaningtias)
Thursday, 04 September 2008
SEMARANG(SINDO) – Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Jateng hingga Agustus mencapai lebih dari Rp1,279 triliun untuk 235.373 debitur UMKM.
Realisasi tersebut hanya meningkat 10% dibanding Juli 2008 yang mencapai Rp1,16 triliun. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jateng mencatat PT Bank BRI menyalurkan KUR terbanyak yang mencapai Rp998,603 miliar atau hampir 78% dari total penyaluran KUR.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Abdul Sulhadi mengatakan, pencapaian tersebut memang masih jauh dari keinginan sebab jumlah UMKM di Jateng saat ini mencapai Rp2,6 juta. Namun,Sulhadi mengakui tidak semua UMKM tersebut mampu dijangkau oleh para pelaku perbankan.
”Memang perbankan kan tidak dididik untuk menjadi kreditur bagi para UMKM gurem. Jadi,wajar kalau mungkin ada beberapa UMKM yang belum terlayani,” katanya kemarin. Sulhadi juga memaklumi sikap perbankan yang lebih berhati- hati dalam menyalurkan kredit. Para perbankan lebih nyaman untuk menawarkan kredit kepada para nasabah lamanya yang mempunyai track record yang baik.
”Mereka mungkin akan berpikir untuk menawarkan kredit itu kepada nasabah lama ketimbang mencari nasabah baru.Mereka mungkin juga tidak ingin menanggung risiko,”jelasnya. Melihat pertumbuhan penyaluran KUR yang tidak terlalu cepat, Sulhadi berencana akan menjalankan program akselerasi atau percepatan untuk membantu para UMKM yang bankable namun belum terfasilitasi.
”Kita berencana akan menggandeng bank daerah yang mempunyai kemampuan dan berkeinginan untuk ikut membantu permodalan UMKM.Tetapi secara teknis masih harus dipertimbangkan lagi,”paparnya. Selain menggandeng bank daerah, Sulhadi juga menyebut lembaga koperasi akan turut menyalurkan permodalan bagi UMKM. ”Mungkin ini bisa disebut dengan KUR lokal,”ungkapnya.
Pengamat ekonomi Undip Nugroho SBM memilih adanya lembaga penjamin kredit di tingkat daerah sebagai solusi untuk mempercepat penyaluran KUR kepada para UMKM. Menurutnya, dengan adanya lembaga tersebut, bank tidak lagi khawatir ada kredit macet.
”Baiknya badan penjamin kredit yang dulu pernah diwacanakan di Jateng segera direalisasikan karena itu sangat membantu para UMKM mendapatkan kredit,”terangnya. (sari septiyaningtias)
Rabu, 03 September 2008
Pemerintah Bakal Diributkan Spekulan Minyak Internasional
Jum'at, 15 Agustus 2008 17:19
Kapanlagi.com - Ulah spekulan yang menguasai perdagangan minyak internasional dikhawatirkan merepotkan pemerintah dan DPR pada tahun depan karena harus merevisi berulang kali asumsi harga minyak dalam RAPBN 2009, kata ekonom Undip Semarang, Nugroho SBM, Jumat (15/08/08).
"Tahun ini, 2008, memberi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR, betapa fluktuasi harga minyak bukan diakibatkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan minyak dunia," katanya menanggapi RAPBN 2009.
Pemerintah mengusulkan besaran asumsi harga minyak mentah dalam RAPBN 2009 senilai 140 dollar AS/barrel, seperti disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis.
APBN Perubahan 2008 menetapkan asumsi harga minyak 95 dollar AS, sedangkan realisasi selama semester I 2008 senilai 109,4 dollar. Perkiraan selama semester II sebesar 145,0 dollar AS dan realisasi selama 2008 diperkirakan mencapai 127,2 dollar AS.
Nugroho mengemukakan, ketika APBN 2008 disusun, tidak ada yang memprediksi harga minyak mentah dunia bakal meroket hingga 150 dollar AS/barrel karena tidak ada faktor fundamental yang mendorong kenaikan harga secara luar biasa.
Ketegangan politik di sejumlah kawasan, termasuk Timur Tengah memang terjadi, namun menurut dia, hal itu merupakan masalah klasik dan bukan menyebabkan terganggunya distribusi dan eksplorasi minyak.
"Kenaikan beberapa waktu lalu murni akibat ulah spekulan dengan menciptakan informasi yang mendorong orang untuk memaklumi kenaikan harga minyak," katanya. Kala itu diembuskan isu bahwa harga minyak akhir tahun 2008 bisa menembus 200 dollar AS/barrel.
Menurut kandidat doktor itu, negara pengekspor minyak (OPEC) mengatakan produksi mereka mencukupi kebutuhan pasar dan selama itu juga tidak terjadi lonjakan permintaan.
"Saya kira pengusaha minyak dari AS dan Arab menjadi bagian dari skenario mendongkrak kenaikan harga minyak dunia, dan mereka meraih keuntungan besar," katanya.
Karena fluktuasi harga minyak tidak lagi hanya ditentukan oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, katanya, maka sulit bagi pemerintah untuk menetapkan besar asumsi harga minyak pada RAPBN 2009.
Akan tetapi, katanya lagi, penetapan asumsi harus tetap dilakukan karena menjadi bagian dari penerimaan dan besaran subsidi harga BBM yang bakal digelontorkan kepada rakyat.
Ia menilai, asumsi harga minyak 140 dollar AS/barrel pada RAPBN 2009 merupakan angka yang moderat meskipun kecenderungan belakangan ini harga minyak melemah. Oleh karena itu, katanya, APBN 2009 nanti juga bisa mengalami beberapa kali perubahan.
Nugroho menyarankan pemerintah agar terus memperbesar penerimaan dari sektor pajak dan nonpajak, sebab potensi pajak selama ini belum tergarap optimal, apalagi produksi minyak juga tidak lagi mencukupi memenuhi kebutuhan domestik sehingga harus impor. Akibatnya, pemerintah memberi subsidi harga BBM sangat besar.
Pemerintah, katanya, juga harus lebih serius mengawasi jumlah produksi minyak (lifting) karena bisa jadi antara yang dihasilkan dengan yang dilaporkan berbeda sehingga merugikan negara. (*/lin)
Tersedia di http://www.kapanlagi.com/h/0000245054.html
Kapanlagi.com - Ulah spekulan yang menguasai perdagangan minyak internasional dikhawatirkan merepotkan pemerintah dan DPR pada tahun depan karena harus merevisi berulang kali asumsi harga minyak dalam RAPBN 2009, kata ekonom Undip Semarang, Nugroho SBM, Jumat (15/08/08).
"Tahun ini, 2008, memberi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR, betapa fluktuasi harga minyak bukan diakibatkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan minyak dunia," katanya menanggapi RAPBN 2009.
Pemerintah mengusulkan besaran asumsi harga minyak mentah dalam RAPBN 2009 senilai 140 dollar AS/barrel, seperti disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis.
APBN Perubahan 2008 menetapkan asumsi harga minyak 95 dollar AS, sedangkan realisasi selama semester I 2008 senilai 109,4 dollar. Perkiraan selama semester II sebesar 145,0 dollar AS dan realisasi selama 2008 diperkirakan mencapai 127,2 dollar AS.
Nugroho mengemukakan, ketika APBN 2008 disusun, tidak ada yang memprediksi harga minyak mentah dunia bakal meroket hingga 150 dollar AS/barrel karena tidak ada faktor fundamental yang mendorong kenaikan harga secara luar biasa.
Ketegangan politik di sejumlah kawasan, termasuk Timur Tengah memang terjadi, namun menurut dia, hal itu merupakan masalah klasik dan bukan menyebabkan terganggunya distribusi dan eksplorasi minyak.
"Kenaikan beberapa waktu lalu murni akibat ulah spekulan dengan menciptakan informasi yang mendorong orang untuk memaklumi kenaikan harga minyak," katanya. Kala itu diembuskan isu bahwa harga minyak akhir tahun 2008 bisa menembus 200 dollar AS/barrel.
Menurut kandidat doktor itu, negara pengekspor minyak (OPEC) mengatakan produksi mereka mencukupi kebutuhan pasar dan selama itu juga tidak terjadi lonjakan permintaan.
"Saya kira pengusaha minyak dari AS dan Arab menjadi bagian dari skenario mendongkrak kenaikan harga minyak dunia, dan mereka meraih keuntungan besar," katanya.
Karena fluktuasi harga minyak tidak lagi hanya ditentukan oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, katanya, maka sulit bagi pemerintah untuk menetapkan besar asumsi harga minyak pada RAPBN 2009.
Akan tetapi, katanya lagi, penetapan asumsi harus tetap dilakukan karena menjadi bagian dari penerimaan dan besaran subsidi harga BBM yang bakal digelontorkan kepada rakyat.
Ia menilai, asumsi harga minyak 140 dollar AS/barrel pada RAPBN 2009 merupakan angka yang moderat meskipun kecenderungan belakangan ini harga minyak melemah. Oleh karena itu, katanya, APBN 2009 nanti juga bisa mengalami beberapa kali perubahan.
Nugroho menyarankan pemerintah agar terus memperbesar penerimaan dari sektor pajak dan nonpajak, sebab potensi pajak selama ini belum tergarap optimal, apalagi produksi minyak juga tidak lagi mencukupi memenuhi kebutuhan domestik sehingga harus impor. Akibatnya, pemerintah memberi subsidi harga BBM sangat besar.
Pemerintah, katanya, juga harus lebih serius mengawasi jumlah produksi minyak (lifting) karena bisa jadi antara yang dihasilkan dengan yang dilaporkan berbeda sehingga merugikan negara. (*/lin)
Tersedia di http://www.kapanlagi.com/h/0000245054.html
Kamis, 03 Juli 2008
PEMROTES KENAIKAN HARGA BBM TAK PUNYA SOLUSI MEYAKINKAN
PEMROTES KENAIKAN HARGA BBM TAK PUNYA SOLUSI MEYAKINKAN
23 May 2008
Semarang, 23/5 (ANTARA) - Pemrotes rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak memiliki solusi meyakinkan untuk menutup defisit anggaran bila pemerintah tetap bertahan dengan harga BBM bersubsidi seperti saat ini.
Ekonom Universitas Diponegoro Semarang, Nugroho SBM ketika dihubungi di Semarang, Jumat, mengatakan, para politikus, aktivis LSM, dan kalangan lain menolak dengan alasan kenaikan harga BBM memberatkan rakyat.
"Akan tetapi mereka tidak memiliki solusi realistis untuk bisa keluar dari tekanan harga BBM dunia," katanya.
Menurut dia, harga minyak dunia yang terus melambung -- kini sudah menyentuh 135 dollar AS per barrel -- akan semakin menekan APBN 2008 apalagi Indonesia kini bukan lagi pengekspor murni minyak bumi.
Kebutuhan BBM per hari sekitar 1,4 juta barrel, sedangkan konsumsi domestik sekitar 927.000 barrel.
Ia mengingatkan, pemerintah membutuhkan solusi jangka panjang yang bisa menyelamatkan perekonomian nasional. "Kalau harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, beban subsidi pada APBN 2008 bisa mencapai lebih dari Rp200 triliun," katanya.
Solusi yang ditawarkan politikus, seperti menerapkan pajak progresif untuk mobil mewah, menurut dia, sama sekali tidak menjawab persoalan yang dihadapi APBN 2008 yang berada dalam bayang-bayang melambungnya harga BBM dunia saat ini.
"Saya melihat rencana menaikkan harga BBM sekarang sudah menjadi isu dan komoditas politik. Mereka mencoba mengambil keuntungan politis dengan rencana itu tanpa menawarkan solusi realistis dalam menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini," katanya.
Bila para politikus memang tidak menghendaki pemerintah mengurangi subsidi BBM, menurut dia, mereka seharusnya tegas menolak mengikuti studi banding dan kunjungan kerja yang memakan biaya amat besar.
Akan tetapi di tengah kesulitan ekonomi seperti sekarang, para wakil rakyat tetap melakukan studi banding dengan hasil yang tidak jelas.
"Banyak dana APBN maupun APBD untuk keperluan perjalanan dinas kalangan eksekutif dan legislatif. Inilah yang harus dipangkas," katanya.
Empati dari pejabat eksekutif dan legislatif tersebut, menurut dia, sampai sekarang tidak terlihat. Para politikus terus memilih berteriak keras menentang penolakan pengurangan subsidi BBM tanpa memberi solusi jitu.
Nugroho mengatakan, penghematan anggaran melalui penundaan proyek noninfrastruktur, seperti renovasi dan pembangunan gedung pemerintah yang baru, memang harus dilakukan namun jumlah anggaran yang bisa dihemat tidak akan terlalu besar.
"Sangat tidak bijaksana, bahkan berbahaya bila pemerintah sampai membatalkan pembangunan infrastruktur gara-gara anggarannya untuk menutup subsidi harga BBM yang terus membengkak," katanya.
Akhir pekan lalu (18/5) Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir mengusulkan pemotongan 30 persen gaji pejabat eksekutif dan legislatif, sebagai salah satu solusi agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
APBN 2008 bakal menggelontorkan subsidi BBM Rp190,5 triliun dengan asumsi harga BBM 110 dollar AS per barrel, namun besaran subsidi bakal melambung di atas Rp200 triliun bila harga BBM dunia terus menanjak. ***8***
(U.A030/B/S011/S011) 23-05-2008 14:37:17
tersedia di
http://promojateng-bikk.com/berita.php?id=5463
23 May 2008
Semarang, 23/5 (ANTARA) - Pemrotes rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak memiliki solusi meyakinkan untuk menutup defisit anggaran bila pemerintah tetap bertahan dengan harga BBM bersubsidi seperti saat ini.
Ekonom Universitas Diponegoro Semarang, Nugroho SBM ketika dihubungi di Semarang, Jumat, mengatakan, para politikus, aktivis LSM, dan kalangan lain menolak dengan alasan kenaikan harga BBM memberatkan rakyat.
"Akan tetapi mereka tidak memiliki solusi realistis untuk bisa keluar dari tekanan harga BBM dunia," katanya.
Menurut dia, harga minyak dunia yang terus melambung -- kini sudah menyentuh 135 dollar AS per barrel -- akan semakin menekan APBN 2008 apalagi Indonesia kini bukan lagi pengekspor murni minyak bumi.
Kebutuhan BBM per hari sekitar 1,4 juta barrel, sedangkan konsumsi domestik sekitar 927.000 barrel.
Ia mengingatkan, pemerintah membutuhkan solusi jangka panjang yang bisa menyelamatkan perekonomian nasional. "Kalau harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, beban subsidi pada APBN 2008 bisa mencapai lebih dari Rp200 triliun," katanya.
Solusi yang ditawarkan politikus, seperti menerapkan pajak progresif untuk mobil mewah, menurut dia, sama sekali tidak menjawab persoalan yang dihadapi APBN 2008 yang berada dalam bayang-bayang melambungnya harga BBM dunia saat ini.
"Saya melihat rencana menaikkan harga BBM sekarang sudah menjadi isu dan komoditas politik. Mereka mencoba mengambil keuntungan politis dengan rencana itu tanpa menawarkan solusi realistis dalam menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini," katanya.
Bila para politikus memang tidak menghendaki pemerintah mengurangi subsidi BBM, menurut dia, mereka seharusnya tegas menolak mengikuti studi banding dan kunjungan kerja yang memakan biaya amat besar.
Akan tetapi di tengah kesulitan ekonomi seperti sekarang, para wakil rakyat tetap melakukan studi banding dengan hasil yang tidak jelas.
"Banyak dana APBN maupun APBD untuk keperluan perjalanan dinas kalangan eksekutif dan legislatif. Inilah yang harus dipangkas," katanya.
Empati dari pejabat eksekutif dan legislatif tersebut, menurut dia, sampai sekarang tidak terlihat. Para politikus terus memilih berteriak keras menentang penolakan pengurangan subsidi BBM tanpa memberi solusi jitu.
Nugroho mengatakan, penghematan anggaran melalui penundaan proyek noninfrastruktur, seperti renovasi dan pembangunan gedung pemerintah yang baru, memang harus dilakukan namun jumlah anggaran yang bisa dihemat tidak akan terlalu besar.
"Sangat tidak bijaksana, bahkan berbahaya bila pemerintah sampai membatalkan pembangunan infrastruktur gara-gara anggarannya untuk menutup subsidi harga BBM yang terus membengkak," katanya.
Akhir pekan lalu (18/5) Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir mengusulkan pemotongan 30 persen gaji pejabat eksekutif dan legislatif, sebagai salah satu solusi agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
APBN 2008 bakal menggelontorkan subsidi BBM Rp190,5 triliun dengan asumsi harga BBM 110 dollar AS per barrel, namun besaran subsidi bakal melambung di atas Rp200 triliun bila harga BBM dunia terus menanjak. ***8***
(U.A030/B/S011/S011) 23-05-2008 14:37:17
tersedia di
http://promojateng-bikk.com/berita.php?id=5463
Kamis, 26 Juni 2008
Komentar di Media: Padat Karya Lebih Bermanfaat
Program Padat Karya Lebih Bermartabat
oleh ant pada 13-05-2008
SEMARANG (Joglosemar): Program pengurangan dampak terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada keluarga miskin sebaiknya tidak diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), tetapi berupa padat karya yang lebih bermartabat.
”Pemberian BLT tidak mendidik. Orang merasa terhormat mendapatkan uang karena bekerja, tidak menerima begitu saja,” kata pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Nugroho SBM ketika diminta tanggapan rencana pemerintah menaikkan harga BBM, di Semarang, Minggu (11/5).
Menurut dia, pemerintah saat ini memang menghadapi dilema. Di satu sisi kenaikan harga minyak dunia bakal membengkakkan anggaran subsidi APBN 2008, sementara di sisi lain beban rakyat bertambah berat bila pemerintah mengurangi subsidi dengan konsekuensi menaikkan harga BBM.
Kelompok masyarakat bawah, kata Nugroho, memang harus diselamatkan dengan program jaring pengaman sosial, misalnya berupa program padat karya yang pernah ditempuh pada awal krisis tahun 1998.
“Program padat karya memberi efek ganda, yakni menambah pendapatan keluarga miskin dan membaiknya sarana serta prasarana lingkungan peserta program padat karya itu berada,” katanya.
Selain itu, kata dia, program padat karya juga memperkecil kecemburuan orang lain yang kondisi ekonominya pas-pasan namun tidak dijangkau program jaring pengaman sosial tersebut.
Menurut dia, BLT hanya cocok diberikan kepada orang-orang yang secara fisik tidak lagi kuat bekerja, seperti manula atau mereka yang mengalami cacat fisik sehingga tidak mampu mengikuti program padat karya.
Bila pemerintah nantinya memberikan BLT Rp 100.000 per bulan, kata Nugroho, itu berarti sebulan mereka hanya terikat mengikuti program padat karya empat hari dengan asumsi sehari dibayar Rp25.000. ”Sisa waktu lainnya digunakan bekerja seperti biasa,” katanya.
oleh ant pada 13-05-2008
SEMARANG (Joglosemar): Program pengurangan dampak terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada keluarga miskin sebaiknya tidak diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), tetapi berupa padat karya yang lebih bermartabat.
”Pemberian BLT tidak mendidik. Orang merasa terhormat mendapatkan uang karena bekerja, tidak menerima begitu saja,” kata pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Nugroho SBM ketika diminta tanggapan rencana pemerintah menaikkan harga BBM, di Semarang, Minggu (11/5).
Menurut dia, pemerintah saat ini memang menghadapi dilema. Di satu sisi kenaikan harga minyak dunia bakal membengkakkan anggaran subsidi APBN 2008, sementara di sisi lain beban rakyat bertambah berat bila pemerintah mengurangi subsidi dengan konsekuensi menaikkan harga BBM.
Kelompok masyarakat bawah, kata Nugroho, memang harus diselamatkan dengan program jaring pengaman sosial, misalnya berupa program padat karya yang pernah ditempuh pada awal krisis tahun 1998.
“Program padat karya memberi efek ganda, yakni menambah pendapatan keluarga miskin dan membaiknya sarana serta prasarana lingkungan peserta program padat karya itu berada,” katanya.
Selain itu, kata dia, program padat karya juga memperkecil kecemburuan orang lain yang kondisi ekonominya pas-pasan namun tidak dijangkau program jaring pengaman sosial tersebut.
Menurut dia, BLT hanya cocok diberikan kepada orang-orang yang secara fisik tidak lagi kuat bekerja, seperti manula atau mereka yang mengalami cacat fisik sehingga tidak mampu mengikuti program padat karya.
Bila pemerintah nantinya memberikan BLT Rp 100.000 per bulan, kata Nugroho, itu berarti sebulan mereka hanya terikat mengikuti program padat karya empat hari dengan asumsi sehari dibayar Rp25.000. ”Sisa waktu lainnya digunakan bekerja seperti biasa,” katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)