Ekonomi Politik AS

o    Oleh Nugroho SBM

 0

  0

KALI pertama dalam 17 tahun terakhir, pemerintah AS menghentikan (shut down) sebagian layanan umum karena tidak disetujuinya APBN untuk tahun fiskal berikutnya. Penyebabnya perbedaan pendapat antara Partai Demokrat  yang menguasai DPR dan Partai Republik yang menguasai Senat.

Perbedaan itu menyangkut program atau skema asuransi kesehatan Obama (Obamacare). Partai Republik menuntut penghapusan program itu karena memperbesar defisit APBN, sementara Partai Demokrat menolak (SM, 2/10/13). Inter­vensi atau pengaruh keputusan politik terhadap ekonomi atau istilah populernya ekonomi politik di AS memang dikuasai dua partai besar, yaitu Republik dan Demokrat.

Keputusan politik yang memengaruhi ekonomi tidak akan menjadi masalah jika yang menguasai DPR dan Kongres adalah partai yang sama. Perbedaan dominasi pada dua lembaga tinggi negara itu terjadi karena memang filosofi, dan secara otomatis melahirkan program kerja yang berbeda.

Pasar Vs Pemerintah

Filosofi Partai Republik adalah prome­kanisme pasar dan meminimalkan peran pemerintah. Peran pemerintah yang terlalu besar justru menghambat perekonomian karena birokrasi terlalu rumit DAN menciptakan ekonomi biaya tinggi (resmi lewat proses panjang dan berbagai pungutan pemerintah) dan atau tidak resmi lewat korupsi.

Filosofi itu direalisasikan dalam program kerja yang propasar dan pengusaha, serta meminimalkan peran pemerintah. Contoh adalah pemotongan pajak. Logika­nya dengan pemotongan pajak maka dunia usaha dan pasar bergairah. Bila dunia usaha bergairah maka tercipta kesempatan kerja besar sehingga ekonomi bergerak cepat.

Contoh program lain, pemotongan berbagai subsidi kepada masyarakat, misal berbagai program asuransi seperti asuransi kesehatan yang diinisiasi Obama yang kemudian jadi masalah. Partai Republik berpendapat subsisi akan memboroskan APBN dan menciptakan distorsi kepada pasar sehingga kinerja ekonomi yang tercipta pun semu atau tidak sesuai kenyataan.

Para pemikir dari Partai Republik adalah ekonom dari Universitas Chicago. Mereka memang propasar sebagai pengatur (regulator) ekonomi terbaik. Mereka beraliran ekonomi klasik dikomandani ”Nabi” Ilmu Ekonomi, Adam Smith.

Konon bila mahasiswa fakultas ekonomi (S-1, S-2, dan S-3) ingin cepat lulus maka karya tulis (skripsi, tesis, dan disertasi) haruslah menyimpulkan bahwa pasar lebih baik daripada peran pemerintah. Jika tidak, ”sampai mati” pun skripsi, tesis, atau disertasi itu tidak bakal disetujui dan diluluskan.

Di sisi lain, filosofi Partai Demokrat adalah pemerintah perlu campur tangan secara aktif mengatur perekonomian karena pasar terbukti gagal mengatasi berbagai masalah seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, defisit neraca pembayaran internasional, dan lain-lain. Jika diserahkan hanya kepada pasar maka berbagai masalah perekonomian itu tidak bisa terselesaikan.

Filosofi itu dijabarkan dalam program kerja semisal subisdi untuk penganggur dan orang miskin. Salah satu bentuknya adalah asuransi kesehatan yang saat ini jadi masalah. Untuk membiayai subsidi itu maka sumber dana utama berasal dari pajak. Jadi, program kerja lain dari Demokrat adalah meningkatkan pajak yang tentu saja berla­wanan dengan program Republik.

Para pemikir dari Partai Demokrat adalah ekonom dari Universitas Harvard. Me­reka memang terkenal procampur tangan pemerintah yang aktif dalam perekonomian. Pandangan ini lahir dari pemikiran ekonom Inggris, John Maynard Keynes. Pemikiran Keynes tentang perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam perekonomian karena terjadi depresi besar ekonomi tahun 1933.

Pada saat depresi besar ekonomi, mekanisme pasar ternyata tak bisa mengatasi. Di sisi lain, Keynes menuduh depresi besar tersebut disebabkan oleh pembiaran perekonomian dipimpin oleh pasar tanpa campur tangan aktif pemerintah. Maka juga konon kabarnya, mahasiswa (S-1, S-2, dan S-3) dalam skripsi, tesis, dan disertasi harus menyimpulkan peran pemerintah yang aktif dalam perekonomian selalu lebih baik ketimbang membiarkan perekonomian dibimbing mekanisme pasar. Jika skripsi, tesis, dan disertasi berlawanan dengan kesimpulan bahwa peran pemerintah yang aktif dalam perekonomian maka tak bakal disetujui dan diluluskan.

Tak Beda Jauh

Bagaimana ekonomi politik di Indo­nesia? Partai-partai di Indonesia tampaknya memilih untuk tidak berbeda jauh dalam hal filosofi dan program kerja. Mungkin karena mereka tidak mau berspekulasi kehilangan pemilih karena program kerja yang berbeda terlalu jauh. Hal itu juga didukung tiadanya aliran pemikiran yang berbeda secara mencolok di universitas-universitas terkemuka di Indonesia.

Jadi partai apa pun yang berkuasa tidak akan menimbulkan masalah karena program kerja relatif saja. Memang bisa timbul masalah bila antara partai pengusung kepala pemerintahan (presiden, gubernur, bupati/­wali kota) dan yang menguasai parlemen (DPR dan DPRD), berbeda.

Konflik bisa terjadi pada pengesahan anggaran (APBN atau APBD) dan pada penilaian laporan pertanggungjawaban kepala pemerintahan. Tetapi konflik itu pun bukan karena perbedaan filosofi dan program kerja melainkan karena ”semangat’’ asal beda dan saling menjegal. Bisa saja ujung-ujungnya tercapai kompromi kendati dengan penyuapan kepada anggota parlemen. (10)

— Dr Nugroho SBM MSi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro