AGENDA EKONOMI TERSEMBUNYI FILM AS

Oleh Nugroho SBM

MULAI 17 Februari lalu, Motion Picture Association of America (MPAA) secara resmi menutup mata rantai distribusinya di Indonesia. Hal ini berarti asosiasi perfilman AS tak lagi mengedarkan film-film Hollywood di sinema-sinema Indonesia.

Sikap tersebut diambil sebagai protes atas terbitnya Surat Ditjen Pajak Nomor 3 Tahun 2011 tentang penerapan Bea Masuk atas Hak Distribusi Film Asing. Bea masuk tersebut ditetapkan 27 persen, angka yang dinilai sangat tinggi.
Bukan kali pertama MPAA menggertak Indonesia soal peredaran film-film asing khususnya Amerika. Pada era Soekarno, kantor MPAA pernah ditutup karena menurut pandangan Soekarno, budaya yang dipertontonkan oleh film-film AS tidak menumbuhkan, bahkan bertentangan dengan nasionalisme. Tetapi film-film AS tetap saja beredar kala itu lewat jalur penyelundupan.

Pada zaman Orde Baru awal 1990-an, dengan alasan hampir sama yaitu melindungi budaya Indonesia, pemerintah membatasi jumlah film-film asing yang beredar di Indonesia khususnya film AS. MPAA dan pemerintah AS kemudian bereaksi keras membalas kebijakan Indonesia dengan mengancam mencabut skim generalized system preference (GSP), semacam keringanan bea masuk, untuk produk plywood dan tekstil Indonesia ke AS. Pemerintah Indonesia mengalah dan membiarkan kembali film AS masuk Indonesia.

Mengapa MPAA, dan seringkali dibantu pemerintah AS, begitu ngotot mempertahankan beredarnya film-film AS di Indonesia? Ada dua alasan atau agenda. Agenda yang kelihatan adalah pendapatan besar dari peredaran film-film tersebut di Indonesia. Sekadar menyegarkan ingatan pembaca, di AS industri film adalah industri ekspor kedua, setelah gandum dan makanan. Industri film secara langsung juga menyumbangkan pajak cukup besar dan menciptakan kesempatan kerja.

Khusus untuk Indonesia, dapat dilihat bahwa Indonesia adalah pasar yang besar karena jumlah penduduknya serta adanya kelas menengah dan atas yang sangat konsumtif yang punya daya beli tinggi. Pasar besar tersebut terlihat dari adanya sekitar 160 gedung bioskop di Indonesia.

Gaya Hidup

Adapun agenda yang tersembunyi adalah film dijadikan media iklan bagi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan atau industri AS. Banyak orang tidak tahu bahwa film pun bisa menjadi sarana iklan efektif. Caranya lewat film-film yang secara masif diproduksi oleh sineas AS dan diedarkan ke seluruh penjuru dunia dengan tema-tema sama.

Hal itu ternyata berhasil memengaruhi gaya hidup sebagian besar masyarakat dunia. Ketika gaya hidup berhasil dipengaruhi maka masyarakat secara sukarela mengonsumsi produk dan jasa buatan AS. Maka muncullah anekdot yang mengatakan bahwa karena pengaruh gaya hidup AS yang diiklankan lewat film-filmnya, masyarakat dunia di manapun di dunia ini telah menjadi masyarakat 3M, yaitu Mc Donald’s sebagai menu utama makanan, MTV sebagai televisi utama, dan Microsoft sebagai produk IT yang utama dipakai. Tiga M tersebut adalah produk AS.

Hal ini berlaku juga di Indonesia. Orang sekarang lebih suka makan fried chicken atau junk food di restoran-restoran franchise AS daripada gudeg yogya atau ayam mbok berek. Lebih suka memakai jins daripada batik, dan sebagainya.
Penyeragaman selera konsumen yang diciptakan AS konon merupakan doktrin pertahanan AS. Seorang ekonom Indonesia di sebuah seminar pernah menyatakan bahwa ia pernah membaca doktrin pertahanan AS yang menyebutkan bahwa permusuhan kepada AS akan berhenti jika negara adikuasa itu berhasil menyeragamkan sistem ekonomi, gaya hidup, dan konsumsi di seluruh dunia. Hal ini logis sebab jika semuanya sudah sama dengan AS, untuk apa memusuhinya.

Maka kalau sekarang film-film AS tak lagi beredar, ini kesempatan bukan hanya bagi produsen film nasional untuk bangkit melainkan juga bagi produsen produk dan jasa lain di Indonesia. Akan ada kesempatan bagi produsen Indonesia untuk memengaruhi konsumen Indonesia setelah film AS tak lagi memengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia. (10)

— Nugroho SBM SE MSP, dosen Fakultas Ekonomi Undip Semarang